PROSUMUT — Idealnya, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara merupakan tonggak dan berperan penting menjadi wadah penyelarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi hingga kabupaten/kota.
Bupati Langkat, Syah Afandin, kemukakan pendapat tersebut disela-sela mengikuti Musrenbang RKPD Sumut TA 2027 di Hotel Santika Premier
Dyandra, Rabu (22/4/2026).
Ondim sapaan buat Syah Afandin menyebutkan, penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjadi dasar dalam menentukan program prioritas yang terukur dan berkelanjutan.
“Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,” kata Ondim.
Pemkab Langkat, sambung Ondim, berkomitmen mendukung program pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui sinergi perencanaan yang matang dan terintegrasi. Karenanya, diharapkan seluruh hasil pembahasan dalam Musrenbang dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, implementatif, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Sehingga dari kegiatan dimaksud, menjadi momentum penting merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof Muhammad Tito Karnavian, menghadiri sekaligus membuka kegiatan dihadapan Gubernur Sumut M Bobby Afif Nasution, Wagubsu Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara dan unsur Forkopimda.
Tito mengarahkan, Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis merumuskan perencanaan pembangunan yang konkret dan berkualitas.
“Jangan anggap Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas atau sekadar kumpul-kumpul. Ini harus menjadi forum yang benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan terbaik,” sebut Tito.
Bahkan, Mendagri mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara yang dinilai cukup baik secara nasional, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,47, lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90. Namun diingatkan, bahwa pemerataan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan harus diselesaikan.
Masih di kesempatan sama, Gubsu Bobby Nasution sampaikan Musrenbang merupakan fondasi utama merancang pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Sebab, program pembangunan tanpa perencanaan yang matang akan kehilangan arah, kesinambungan, dan keselarasan.
Bobby berpendapat, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” menjadi dasar penyusunan RKPD Sumut 2027. Tema tersebut dimaknai sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, serta pengembangan industri berbasis potensi daerah guna memperkuat daya saing dan mendukung pemulihan pascabencana.
Dia mengungkapkan, arah pembangunan Sumut tahun 2027 difokuskan pada enam basis utama, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing, serta pemulihan pascabencana.
Tak luput, Bobby menyoroti percepatan pembangunan di Kepulauan Nias sebagai salah satu prioritas utama untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pemprov Sumut telah menetapkan tiga klaster pengembangan di wilayah tersebut, meliputi kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.
“Penguatan jalur logistik menjadi prioritas, termasuk pembangunan fasilitas pergudangan dan cold storage sebagai pusat distribusi,” ucap Bobby.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menggulirkan program pendidikan gratis mulai tahun ajaran 2026, yang awalnya difokuskan di Kepulauan Nias dan kemudian diperluas ke daerah terdampak bencana. Sektor kesehatan, pemerintah memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis dengan prioritas penempatan di wilayah Nias. (*)
Editor: Jie
