PROSUMUT – Komisi IV DPRD Medan membahas bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan PBG tidak sesuai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Selasa 29 April 2025.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri anggota Komisi IV.
Turut hadir, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satpol Kota Medan, camat dan lurah lokasi, serta pemilik bangunan.
Ketua Komisi IV Paul menyampaikan, terdapat bangunan rumah kos di Jalan Pabrik Tenun, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, menyalahi aturan.
Sebab, dokumen PBG yang dimiliki pemilik rumah kos tersebut tidak sesuai dengan peruntukan bangunan yang sebenarnya.
Dokumen PBG yang terbit merupakan izin tempat tinggal. Namun kondisi bangunan sebenarnya untuk rumah kos-kosan.
“Ini tentunya sudah melanggar aturan dan berdampak pada PAD Kota Medan.
Karena itu, diimbau kepada masyarakat atau pemilik bangunan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku dan segera mengurus PBG sesuai dengan kondisi bangunannya,” ujar Paul.
Selain itu, RDP ini juga membahas bangunan tanpa PBG di Jalan PLTU, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, bangunan di Jalan Setia Kelurahan Tanjung Gusta dan Jalan Kapten Muslim Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia.
“Komisi IV DPRD Medan menyoroti masih banyak permasalahan terkait PBG yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan, khususnya permasalahan ketidaksinkronan antara dokumen administrasi dengan kondisi bangunan di lapangan.
Karena itu, Komisi IV DPRD Medan mengimbau Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait untuk tidak mempersulit pengurusan PBG agar masyarakat Kota Medan dapat dengan nyaman mendirikan rumah dan bangunan.
Hal ini mengingat karena PBG sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Medan,” pungkasnya. (*)
Editor: M Idris
