Pemko Tebingtinggi Raih Opini WTP dari BPK RI

PROSUMUT – Wali Kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menerima Piagam Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas capaian Opini WTP yang diberikan langsung Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, Mercy Monika R Sitompul, Kamis 12 November 2020 sore, di Kantor KPPN Jalan Sutoyo Kota Tebingtinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, Mercy Monika mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai atas penghargaan capaian WTP tahun 2019 ini.

“Walaupun saat ini masih masa pandemi Covid-19, kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Kementrian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 secara virtual,” jelasnya.

Dikatakan Mercy, untuk Provinsi Sumatera Utara, dari 33 Kabupaten Kota yang ada, 21 Pemerintah Daerah berhasil mendapat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana tahun ini Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai kembali menerima Opini WTP atas LKPD tahun 2019, dan hal ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi.

“Sebagai wujud apresiasi pemerintah atas capaian tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai berupa piagam WTP karena telah berhasil memperoleh opini terbaik dari BPK RI,” imbuhnya.

Mercy Monika juga menambahkan bahwa capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan negara yang sehat serta sesuai dengan perundang undangan dan best practice.

“Capaian WTP merupakan bagian semakin meningkatkan tata pengelola keuangan di pemerintah daerah, bukan hanya mengelola uang negara, barang milik negara, tetapi ini tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah,” sebut Mercy Monika Sitompul.

Sementara, Wali Kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, penghargaan WTP ini dapat diraih berkat kerja keras Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), dan WTP ini setiap tahun penilaian selalu berbeda, dimana kita harus mampu menata administrasi, menata aset dan kita melakukan sistem pembayaran secara online dan itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya.

“Saat ini peran digitalisasi merupakan bagian yang harus kita lakukan, pembayaran dilakukan dengan terbuka dan transparan, kami menyatakan kami sudah berbuat sebelum ada dukungan dengan pemerintah pusat, tentu kami mengharapkan banyak arahan, bimbingan dan saran, agar kami bisa mengoptimalkan daerah,” terang Umar. (*)