PROSUMUT – Meski terdiri dari 14 etnis, Langkat di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terbit Rencana PA dan H Syah Afandin, mampu menjadi Kabupaten yang heterogen dan multietnik.
Yakni, tidak membedakan suku, ras, budaya dan agama, semua memiliki kedudukan dan hak yang sama, serta mampu menyatu dalam rasa toleransi tinggi sebagai warga negeri bertuah, yang terbalut dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Hingga hal itu, membawa Langkat kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2018.
Piagam penghargaannya, diterima Bupati Langkat melalui Kabag Hukum Setdakab Langkat Alimat Tarigan yang diserahkan oleh Dirjen HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, pada acara peringatan Hari HAM sedunia ke-71, di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 10 Desember 2019.
Penghargaan ini diraih, terang Alimat, tidak terlepas dari dukungan Bupati dan Wabup serta kerja sama yang baik dari semua elemen OPD di jajaran Pemkab Langkat termasuk warganya.
Jadi penghargaan ini, bukti dari kepedulian Pemkab terhadap nilai kerukunan dalam kehidupan masyarakat.
“Ini salah satu bukti, Langkat serius mewujudkan HAM kepada semua warga yang tinggal di Langkat, tanpa membedakannya,” ungkapnya.
Bukan sesuatu yang mudah, terang Alimat, untuk kembali meraih penghargaan ini. Sebab, ada sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menkumham No. 34 Tahun 2016, tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kemenkumham.
Jadi tidak dipungkiri, untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM ini cukup sulit dan ketat. Namun, Pemkab Langkat tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya.
“Di lingkungan Pemprovsu sendiri ada 20 kabupaten/kota yang menerima Penghargaan Peduli HAM, Langkat salah satunya,” ungkapnya.
Diketahui, kegiatan ini sebagai bentuk upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemajuan dan pemenuhan HAM.
Sebanyak 425 kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota, telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut, ada 272 kabupaten/kota memenuhi kategori Peduli HAM, dan 96 kabupaten/kota lainnya, dikategorikan Cukup Peduli HAM.
Kegiatan ini, dihadiri Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, serta para Gubenur, Bupati dan Walikota yang terpilih mendapat penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham. (*)