PROSUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menandatangani kesepakatan kerja sama pembangunan listrik 4.800 MW. Kebijakan tersebut tentunya sangat baik dalam menyediakan kebutuhan listrik di Sumut, bahkan Pulau Sumatera.
Namun, kondisi listrik di Sumatera Bagian Utara itu kapasitasnya sudah mencapai 2.200 MW. Kondisi ini artinya surplus 200 sampai dengan 500 MW.
“Dengan ketersediaan energi listrik yang surplus tersebut, tentunya ada pemborosan. Karena, posisi surplus 200 sampai dengan 500 MW tidak terpakai. Nah, kalau ada pembangunan listrik sebesar 4.800 MW, maka akan ada pemborosan yang lebih besar lagi,” ungkap pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin belum lama ini.
Gunawan berharap, Gubsu bisa berusaha untuk melakukan pemanfaatan ketersediaan energi listrik secara optimal. Salah satu caranya, dengan menargetkan pengembangan industri yang bisa menyerap ketersediaan listrik atau dengan meningkatkan elektrifikasi listrik masyarakat di wilayah Sumut.
“Jadi, memang yang paling penting diupayakan adalah menggenjot investasi di wilayah ini agar penyerapan listriknya optimal. Kalau menambah ketersediaan listrik tetapi penyerapannya tidak ada, justru pemborosan yang terjadi nantinya,” jelasnya.
Kata Gunawan, untuk Pulau Sumatera, ketersediaan listrik yang ada saat ini mencapai 5.000 MW dan itu posisinya juga surplus. Nah, kalau ada penambahan pasokan listrik sebesar 4.800 MW, pertanyaannya ini mau dikemanakan?.
“Rumusnya itu kebutuhan listrik adalah 1,5% ditambah pertumbuhan ekonomi, dan ini hitung-hitungan kasar. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5%, maka pertumbuhan ketersediaan listrik itu 6,5% pertahun. Namun, itu pun belum tentu 100% akurat peningkatan kebutuhan angkanya sebesar itu. Jadi kalau tiba-tiba tersedia tambahan 4.800 MW, ini sama saja menyediakan tambahan pasokan listrik untuk Pulau Sumatera hampir 100%,” tandasnya. (*)