Prosumut
Opini

Selamat Hari Pendidikan Nasional

Oleh: Batara L. Tobing (Kolumnis Prosumut.com)

PROSUMUT – Dalam sebuah tayangan yang menjadi viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan test matematika level SD kepada siswa SMA di daerahnya yang tidak dapat dijawab oleh sang siswa SMA dengan benar.

Test iseng atau test tanpa direncanakan secara metodologi penelitian secara standar yang dilakukan oleh sang gubernur Jawa Barat itu tentu saja membuatnya terperanjat dan galau mendapatkan kenyataan, bahwa tingkat kualitas pendidikan di daerah yang dipimpinnya secara langsung sangat memprihatinkan.

Walau tayangan viral di medsos itu tidak dapat dijadikan sebagai gambaran mutu pendidikan untuk menyimpulkan secara general dengan metodologi ilmiah, namun dapat dibayangkan mutu pendidikan di wilayah Jawa Barat yang selama ini mendapatkan image sebagai wilayah yang dapat dijadikan sebagai barometer pendidikan nasional tempat tujuan sebagian besar anak sekolah yang berkeinginan mendapatkan pendidikan lebih berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia, terutama daerah daerah di luar pulau Jawa.

Bagaimana pula kualitas pendidikan di wilayah lain yang lebih terpencil di Indonesia terutama di Indonesia bagian timur? Tentu membuat hati masyarakat peduli pendidikan menjadi sangat masygul.

Menjadi pertanyaan, siapa yang salah? Anak sekolahnya, orang tua, guru, sekolah, pemerintah daerah atau malah sang gubernur yang ternyata kaget dan selama ini tidak mengetahui kenyataan gambaran dunia pendidikan di daerah yang akan dipimpinnya seperti itu selama ini?

Mungkin kenyataan ini pula yang menjadikan Dedi Mulyadi membuat prakarsa kerja sama dengan TNI untuk mendidik anak sekolah yang sulit diatur oleh sekolah dan orang tuanya di barak barak tentara. Entah berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah sekolah formal, waktu akan menjawabnya.

Tujuannya, tentu saja untuk menghasilkan siswa yang lebih berdisiplin dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Sektor pendidikan ini memang anomali, inilah satu satunya sektor yang mendapatkan mandatori alokasi anggaran APBN dan APBD sebanyak minimal 20 persen seperti yang diamanatkan menurut Undang Undang.

Mandatori alokasi anggaran APBN itu diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat 1.

Dengan mandatori anggaran APBN ini pula menjadikan sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari APBN.

Walaupun alokasi minimal anggaran wajib tersebut diperintahkan dalam Undang Undang, namun rakyat tetap merasakan biaya pendidikan yang tinggi tidak terjangkau oleh masyarakat bawah, akses dan kualitas pendidikan yang tidak merata pada daerah daerah tertentu dan tentu saja tidak signifikan antara anggaran pendidikan dibandingkan dengan hasil yang menjadi ekspektasi masyarakat pada umumnya.

Menyadari kondisi pendidikan itu pula yang mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo, sehingga mengungkapkan harapannya pada dunia pendidikan dalam sebuah acara peringatan Hari Pendidikan Nasional bertempat disebuah Sekolah Dasar di Bogor tanggal 2 Mei 2025.

Presiden Prabowo mengingat mandatori anggaran yang diperintahkan dalam Undang Undang itu pula menjadi galau, yang diekspresikan dalam pidato arahannya di acara hari pendidikan nasional di Bogor itu.

Dengan alokasi anggaran sedemikian besar selama bertahun tahun belakangan ini, mengapa tidak dapat menghasilkan mutu pendidikan dan infrastruktur pendidikan selama ini sedemikian minim hasil, beber beliau.

Mengharapkan agar alokasi anggaran digunakan dengan cara benar sesuai tujuan utama sektor pendidikan, peningkatan mutu pendidikan nasional dan agar tidak dikorupsi. Seperti biasanya, pidato berapi api Presiden Prabowo yang bertujuan untuk ajakan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih meningkat secara cepat melalui program strategis sektor pendidikan yang mendapatkan applaus meriah dari para peserta acara hardiknas itu.

Sebetulnya, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo berkaitan erat dengan peningkatan mutu pendidikan.

Banyak sekolah dengan siswa siswa miskin mendapatkan kendala untuk dapat menyerap pelajaran sekolah disebabkan kurang gizi dan kekurangan peralatan, tentu dengan pemberlakuan program Makan Bergizi bagi mereka akan sangat membantu dalam proses belajar di sekolah.

Namun tidak semua anak sekolah adalah siswa kurang gizi, banyak pula yang malah kelebihan gizi dan over weight, tentu bukan menjadi sasaran program makan bergizi gratis.

Karena itu, mengingat keterbatasan anggaran APBN, program MBG mestinya selektif agar tidak mubazir bagi siswa yang telah cukup gizi.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan adalah tekhnologi dan ilmu pengetahuan yang meningkat secara cepat namun belum dapat direspons secara cepat pula oleh para punggawa dunia pendidikan, sehingga seringkali kurikulum pendidikan di sekolah sekolah keteteran dan ketinggalan jauh dari perkembangan iptek.

Sudah saatnya kurikulum pendidikan saat ini direformasi dengan mengintegrasikan keterampilan abad ke 21 dan kebutuhan industri yang tentu saja berbeda jauh dengan kebutuhan kurikulum eksisting yang madih berlaku namun out of date, ketinggalan kereta. Demikian pula penguatan karakter pendidikan dengan nilai nilai karakter yang lebih berintegritas.

Tujuannya terutama agar dunia pendidikan tidak lagi berorientasi jenjang pendidikan yang tinggi secara formalitas, namun tidak sesuai dengan kualitas keilmuan dan prestasi para pengejar strata ijazah semata.

Peningkatan kualitas pendidikan bukan sekedar omon omon semata, lembaga pendidikan dan pemerintah wajib untuk lebih berintegritas mewujudkan pendidikan berkualitas, merata dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Dukungan pemerintah (pusat dan daerah) itu sangat penting, mestinya tidak malah menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Image dinas pendidikan di daerah daerah tertentu yang menjadikan para guru dan siswa menjadi objek bisnis dan politis pernah menjadi viral di media sosial.
Perilaku para punggawa pendidikan pemerintah daerah dan pusat wajib pula direformasi, mereka mestinya menjadi pendukung peningkatan pendidikan di wilayahnya.

Apapun hasil yang telah dicapai dalam dunia pendidikan Indonesia, asa tetap terasah dan tidak menyerah bagi insan dunia pendidikan demi peningkatan mutu pendidikan.

Selamat Hari Pendidikan Nasional, selamat dan semangat bagi para pendidik dan anak sekolah, kita bisa. (*)

Konten Terkait

FDT Jangan Seperti Pepatah Melayu, ‘Buruk Rupa Cermin Dibelah’

Editor prosumut.com

Stockholm Syndrome dan Kabinet Merah Putih

Editor prosumut.com

Kekerasan Terhadap Ulama, Kebetulan atau Pengkondisian?

Editor Prosumut.com

Infrastruktur dan Tugas Panggilan Pelayanan Membangun Indonesia Maju

Editor Prosumut.com

Surat kepada Anies…

Val Vasco Venedict

Jauhi Sila Pertama, Pejabat Rentan Terjerat Korupsi & Narkoba

Editor prosumut.com
PROSUMUT
Inspirasi Sumatera Utara