PROSUMUT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait Aset Kripto, sebagai bagian dari upaya mendukung perkembangan industri Aset Keuangan Digital.
Salah satu bentuk nyata inisiatif ini adalah penyelenggaraan acara Bulan Literasi Kripto di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU) bertema Unlocking Crypto 2025: Transformasi Investasi di Era Digital.
Acara yang digelar oleh Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) ini didukung penuh oleh OJK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan Central Finansial X (CFX).
Dekan FEB USU, Dr Fadli menyambut baik kegiatan tersebut. “Dahulu, investasi properti, seperti tanah, menjadi pilihan utama.
Namun, seiring perkembangan zaman, generasi milenial, gen Z, dan alpha mulai mengeksplorasi alternatif investasi lain, termasuk Aset Kripto, yang dinilai potensial,” ujarnya.
Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Sumut, Yusri, mengungkapkan bahwa meskipun Aset Kripto memiliki potensi besar, salah satu tantangan terbesarnya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai instrumen ini.
“OJK menempatkan para Pedagang Aset Kripto (PAK) sebagai aktor strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Penting untuk mendorong masyarakat menggunakan Aset Kripto secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” jelas Yusri.
Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar, yang menyoroti potensi sekaligus risiko dari Aset Kripto.
“Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, mampu mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperluas akses layanan keuangan digital.
Akan tetapi, ada risiko seperti volatilitas pasar, penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, dan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan.
Karena itu, masyarakat harus cermat dan rasional dalam menghadapi fluktuasi pasar,” terang Dino.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Chief Financial Officer PT CTXG Indonesia Berkarya (Mobee.io) dan Senior Vice President of Strategic Partnership PT Kripto Maksima Koin (KMK), yang merupakan Pedagang Aset Kripto berizin di BAPPEBTI sebelum diawasi langsung oleh OJK.
Sebagai informasi, pengaturan dan pengawasan Aset Kripto secara resmi telah dialihkan dari Kementerian Perdagangan (KEMENDAG) melalui BAPPEBTI kepada OJK.
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 312 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. (*)
Reporter: Nastasia
Editor: M Idris
