PROSUMUT — Sejatinya aspirasi masyarakat dijadikan prioritas, apalagi terkait dengan kebutuhan mendesak pasca bencana melanda pemukiman.
Hal tersebut diperbuat, mesikapi gelombang aksi menuntut pemerataan bantuan bagi warga terdampak banjir beberapa waktu lalu di seputaran wilayah Kabupaten Langkat. Bahkan, untuk ketransparansian prosesnya beberapa perwakilan warga diantara kecamatan terdampak disertakan bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Bupati Langkat, Syah Afandin, menempuh langkah dimaksud guna menghindari polemik bantuan banjir yang memunculkan dugaan belum merata. Dua warga mewakili dua kecamatan diantaranya Sauli Lubis (Kecamatan Besitang) dan Said Abdullah (Tanjung Pura) bersama bupati menemui Mensos di Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta kantor Kemensos, disambut Saifullah Yusuf yang didampingi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB), Masryani Mansyur.
Ondim sapaan Syah Afandin dihadapan Gus Ipul (Mensos) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI atas perhatian dan bantuan telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya saat bencana maupun pada masa pemulihan pascabencana.
Selain itu, Ondim memaparkan kondisi riil masyarakat di lapangan pascabanjir, masih terdapat masyarakat terdampak yang proses penyaluran bantuan dalam tahap pendataan dan verifikasi.
Untuk itu, sambung dia, aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama Pemkab Langkat. Hingga akhirnya, membawa mereka datang ke pemerintah pusat guna memastikan seluruh warga terdampak memperoleh perhatian dan bantuan secara merata.
“Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami. Kami datang langsung berkoordinasi dengan bapak menteri perihal data susulan masyarakat terdampak yang masih dalam proses pendataan bantuan,” kata Ondim.
Tak sampai disitu, Ondim secara khusus memohon solusi bagi masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu proses penyaluran bantuan. Karenanya, diharapkan dia usulan disampaikan segera direalisasikan sehingga seluruh warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat memperoleh hak dan perhatian yang semestinya.
Selain membahas percepatan penyaluran bantuan, koordinasi juga dilanjutkan bersama Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sebagai langkah konkret memastikan tindak lanjut di lapangan berjalan optimal. Bersamaan, turut dibahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional I, termasuk proses pembebasan lahan serta langkah strategis percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Langkat.
Said Abdullah mewakili warga menrasa puas terhadap respons Pemkab Langkat menangani persoalan banjir. “Langkah cepat Pemkab Langkat, patut kita apresiasi dalam menyelesaikan permasalahan ini,” sebut warga Tanjung Pura ini.
Hal tak jauh berbeda dinyatakan perwakilan warga Kecamatan Besitang, Sauli Lubis, dan melihat jika pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat, sekaligus berharap bantuan dapat segera dirasakan secara merata seluruh masyarakat terdampak. “Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya, bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang terdampak,” urai Sauli.
Dengan langkah menggendong warga langsung bertemu Menteri Sosial, Pemkab Langkat menyiratkan komitmen mengawal proses penanganan banjir, mulai dari distribusi bantuan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan menyeluruh. (*)
Editor: Jie
previous post