PROSUMUT – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) bersama TPID Kab/Kota se‑Sumatera Utara dalam rangka memperkuat kesiapan pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, di Aula Raja Inal Kantor Gubernur, Medan, Jumat 6 Februari 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menghadapi peningkatan permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya akan mulai mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara lebih optimal untuk seluruh wilayah Sumatera Utara serta menerapkan protokol intervensi pengendalian harga di daerah.
“Secara historis, tekanan inflasi di Sumut cenderung meningkat pada periode tertentu seperti Ramadan dan Idul Fitri seiring dengan kenaikan konsumsi masyarakat.
Sehingga, dengan EWS ini dapat meningkatkan kewaspadaan dalam memantau perkembangan harga dan memastikan intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Rudy.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan komoditas pangan di Sumatera Utara berada dalam kondisi surplus sehingga dapat menjamin kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek kelancaran distribusi dan kerja sama antardaerah (KAD) antar kabupaten dan kota sehingga pasokan pangan tetap terjaga, mudah diakses masyarakat, dan harga tetap stabil.
HLM TPID Provinsi Sumut menghasilkan enam rekomendasi strategis pengendalian inflasi melalui sinergi dan kolaborasi, yaitu:
1. Meningkatkan frekuensi dan efektivitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menerapkan prinsip 4T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, dan Tepat Komoditas).
2. Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menambah pasokan daging sapi dan/atau kerbau ke Sumut melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Bank Indonesia.
3. Menjalin kerja sama dengan produsen daging ayam dan telur ayam ras guna menjamin ketersediaan pasokan.
4. Menyesuaikan atau menunda rencana penyesuaian tarif administered prices (seperti tarif PDAM atau parkir) pada saat tekanan inflasi meningkat.
5. Mengimplementasikan EWS secara luas di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
6. Memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga pasar.
Berdasarkan rilis BPS, pada bulan Januari 2026 Provinsi Sumut mengalami inflasi 3,81 persen (year on year/yoy), turun dari inflasi bulan sebelumnya yaitu 4,66 persen (yoy).
Pun begitu, inflasi Sumut masih di atas inflasi nasional yaitu sebesar 3,55 persen (yoy) dan masih di atas sasaran target inflasi nasional yaitu 2,5±1 persen.
Menjelang ramadan 2026, perkembangan harga menunjukkan bahwa beberapa komoditas pangan seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit cenderung mengalami penurunan.
Sedangkan sejumlah komoditas lain seperti daging sapi, cabai merah, gula pasir, dan minyak goreng mengalami kenaikan terbatas namun masih berada dalam kondisi terkendali.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara oleh gubernur Sumatera Utara.
Roadmap ini merupakan arah strategis pengendalian inflasi ke depan dan disusun melalui kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota se‑Provinsi Sumatera Utara.
Ke depan, berdasarkan roadmap dan rekomendasi HLM TPID, TPID Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026.
TPID Sumut juga mengimbau masyarakat untuk melakukan belanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan barang guna turut menjaga stabilitas harga. (*)
Editor: M Idris
