PROSUMUT – Sekretaris Komisi I DPRD Medan Syaiful Ramadhan mengkritik kinerja 100 hari pasangan Walikota Medan Rico Waas dan Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap (Rico-Zaki).
Menurutnya, pasangan yang disuruh Partai NasDem, Partai Gerindra dan beberapa partai lainnya itu minim gebrakan.
Bahkan, pasangan kepala daerah tersebut dinilai lebih banyak seremonial dibanding aksi nyata.
“Belum terlihat arah kerja yang jelas, apalagi gebrakan konkret untuk menjawab persoalan mendesak di Kota Medan,” ungkap Syaiful Ramadhan, Senin 9 Juni 2025.
Salah satu kritik utama yang disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu adalah, belum terlihatnya rencana kerja resmi yang disampaikan ke publik.
Tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, masyarakat sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.
“Ini jadi pertanyaan mendasar, sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” tanya dia.
Diutarakan Syaiful, dominasi seremoni, minim inovasi, Pemerintahan Rico-Zaki dinilai masih terjebak dalam pola lama, penuh agenda seremoni namun miskin terobosan.
Tidak terlihat langkah serius dalam reformasi pelayanan publik, transformasi digital, atau peningkatan efisiensi birokrasi.
Pelayanan publik masih terkesan lamban, sampah dan banjir belum tertangani.
Kritik juga diarahkan pada lambannya respons terhadap laporan masyarakat.
Aduan publik kerap ditanggapi lambat, dengan prosedur berbelit-belit yang memicu kekecewaan.
Kondisi ini diperparah dengan belum adanya langkah progresif dalam menangani dua masalah klasik Kota Medan, sampah dan banjir.
“Penanganan banjir pun masih bersifat reaktif, bukan sistematis.
Tidak ada rencana jangka pendek maupun panjang yang terlihat,” ucapnya.
Syaiful juga menyoroti sejumlah posisi strategis di pemerintahan kota yang masih kosong hingga kini.
Hal tersebut tentu berdampak pada terganggunya layanan masyarakat.
Meskipun walikota kerap menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik, Medan untuk semua, Syaiful menilai hal itu belum diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Masyarakat, belum benar-benar dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan.
“100 hari pertama seharusnya menjadi pondasi awal, bukan sekadar masa adaptasi.
DPRD Medan akan terus menjalankan fungsi pengawasan.
Pemerintahan Rico-Zaki harus segera keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata.
Janji kampanye harus ditagih dan direalisasikan,” pungkasnya. (*)
Editor: M Idris
