PROSUMUT – Komisi IV DPRD Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap keberadaan bangunan Sekolah Yayasan Karya Budi Gemilang di Jalan Kuali, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Selasa 4 Februari 2025.
Dalam sidak yang dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi El Barino Shah dan Antonius Devolis Tumanggor, ditemukan pelanggaran.
Turut mendampingi sidak, Kasiwas Satpol PP Irvan Lubis, Camat Medan Petisah Arafat Syam, dan Bram dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
Menurut warga yang bermukim di Jalan Kuali, mereka resah dengan keberadaan bangunan Sekolah Yayasan Karya Budi Gemilang.
Pasalnya, sejumlah material bangunan sekolah tersebut jatuh dan menimpa kediaman warga.
Keluhan warga tersebut disampaikan langsung kepada Komisi IV DPRD Medan yang melakukan sidak saat itu.
“Rumah saya sering kena dampak atas bangunan ini, tidak hanya abunya tapi material bangunan lainya.
Coba perhatikan lubang-lubang angin rumah kami, sengaja kami tutup dengan plastik agar abu tidak masuk.
Sudah berungkali kami material jatuh dari besi dan lainnya, tapi mereka tidak peduli. Pihak pemilik bangunan selalu menghindar,” ungkap Lusi Br Saragih di lokasi.
Lusi pun meminta agar ada solusi yang diberikan kepada pihaknya sebagai warga.
Menyikapi keluhan warga, Paul Mei Anton Simanjuntak meminta agar camat Medan Petisah segera mengambil sikap sehingga pemilik bangunan dapat memberikan ganti rugi atas dampak pendirian bangunan.
“Segera dibuat perjanjian hitam di atas putih di kantor camat. Pemilik bangunan harus memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami warga, terutama di sisi kiri dan kanan,” tegas Paul.
Kata Paul, jika bangunan tersebut dibangun untuk sekolah, jelas sudah sangat melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sebab, tidak ada sarana untuk upacara bendera, juga tidak adanya ruangan terbuka hijau.
“Terjadi penambahan bangunan hall ke depan, belum lagi jumlah bangunan dari 6 lantai menjadi 7 lantai,” jelas Paul.
Pernyataan Paul ternyata dibenarkan oleh pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
“Dari sketsa gambar bangunan ini memang ada kesalahan, karena ada penambahan hall ke depan menutup bangunan atau menuju pintu utama,” ucap Bram.
Dia mengatakan bahwa bangunan tersebut memang telah terbukti melanggar. Karena itu, pihaknya telah memberikan Surat Peringatan (SP).
“Sudah sampai SP3, tapi pemilik bangunan selalu menghindar,” tuturnya.
Mengetahui itu, Paul menyatakan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan ini dengan memanggil pemilik bangunan.
“Kita akan jadwalkan RDP untuk masalah bangunan ini. Bukan hanya karena sudah merugikan warga, tetapi juga sudah merugikan negara karena terjadinya kebocoran PAD,” tegasnya.
Sementara itu, El Barino Shah sebagai Anggota Komisi IV sangat menyayangkan hal ini karena telah berdampak terjadi kebocoran dari sektor retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Karena ini sudah terbukti melanggar, sangat jelas terjadi kebocoran retribusi izin PBG, apalagi tidak mematuhi aturan sebagai mana syarat untuk mendirikan sekolah.
Kita mendorong stakeholder terkait agar segera mengambil sikap tegas karena sudah tiga kali surat peringatan diberikan, tetapi tetap saja mereka melanjutkan proses pembangunan,” ujarnya. (*)
Editor: M Idris
