PROSUMUT – Setelah sempat heboh kisruh persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru di Kabupaten Langkat, maka segera dicarikan solusi tanpa adanya keberpihakan, yakni menguntungkan atau merugikan salah satu pihak tertentu.
Penekanan itu disampaikan Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy ketika menerima delegasi aksi damai sejumlah guru honorer Forum P3K 2023 di halaman kantor bupati, Rabu 17 Juli 2024.
Faisal berkomitmen menyelesaikan persoalan atau permasalahannya sebaik mungkin, caranya berkonsultasi ke Kementrian Pendidikan selaku Panselnas serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Untuk itu, Pemkab Langkat mengutus Asisten III, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sehingga dimintakan bersabar menunggu prosesnya.
“Kami berharap seluruhnya bersabar karena sedang on progres. Utusan kita mulai dari asisten tiga, kadis pendidikan serta kepala bkd pun harus segera berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan.
Untuk permasalahan ini, kami akan on the track,” seru dia seraya akui juga sudah berkoordinasi ke Kementrian Politik dan Hukum (Menkopolhukam).
Masih lanjut dia lagi, pemerintah (Pemkab Langkat) menginginkan ada payung hukum yang sesuai bukannya serta merta menanda tangani Surat Keputusan (SK) namun dikhawatirkan belakangan malah ada atau terdapat kekeliruan berupa kesalahan.
Karena itu, diminta bersabar lantaran diperkirakan dalam waktu dekat ditemukan solusi dari proses yang sedang berjalan.
“Kami akan tetap mengikuti aturan, disini kami tidak ada keinginan untuk menguntungkan salah satu pihak.
Jika nanti pemerintah pusat sudah mengatakan untuk mengeluarkan SK teman-teman semua, pasti kita keluarkan,” tegas Faisal. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris