PROSUMUT – Kekacauan sistem informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online (daring) tingkat SMA/SMK sederajat di Sumatera Utara, masih terus menuai komentar kalangan masyarakat.
Pasalnya, setiap tahun pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Sumut sebagai pelaksana, kerap menuding perangkat yang tak mendukung sebagai penyebab kekacauan PPDB terjadi.
Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta mengatakan bahwa indikasi kerugian yang dialami Pemprov, tidak sama dengan penyedia layanan atau vendor.
“Bisa saja begitu. Semua indikasi dan kemungkinan bisa saja terjadi. Namun sejauh ini kami belum sampai ke sana. Termasuk soal anggaran untuk PPDB dan vendor ini,” katanya kepada wartawan, Selasa 22 Juni 2021.
Satu hal yang pasti dalam kekacauan ini, menurutnya, adalah perencanaan dan persiapan yang kurang matang dari Disdik Sumut selaku penyedia program.
“Mestinya dalam waktu tiga bulan ada sosialisasi yang dilakukan Disdik ke sekolah-sekolah terkhusus bagi anak kelas IX yang mau tamat dan lanjut ke menengah atas. Sehingga dijelaskan bagaimana teknis penggunaan aplikasi tersebut dan peserta didik pun paham memanfaatkannya,” katanya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut ini juga menyebutkan, ada keanehan jika masih terdapat NISN ganda saat calon murid ingin mendaftar melalui PPDB.
“Iya ini aneh, gak mungkin ada NISN ganda. Apalagi semua NISN itu sudah ada dalam database Dapodik pemerintah,” katanya.
Karena itu katanya, Komisi E dalam waktu dekat akan memanggil pihak Disdik maupun vendor guna meminta klarifikasi secara komprehensif atas masalah ini.
“Semua pihak sudah menyampaikan pandangannya soal ini, termasuk Ombudsman. Itu tandanya PPDB setiap tahunnya selalu bermasalah. Padahal seharusnya program ini dapat ditingkatkan mengingat persoalannya itu-itu juga. Begitupun kami akan panggil lagi nanti jajaran Disdik Sumut, meminta agar hal ini dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.
Sementara itu Akademisi asal Universitas Islam Negeri Sumut (UINSU) di bidang informasi teknologi, Dr Muhammad Furqan Amal, menyampaikan pandangan terkait hal dimaksud. Menurut dia, jika masalah sistem informasi yang dibangun oleh vendor kacau, artinya sistem itu tidak andal.
“Maka vendor harus dimintai pertanggungjawaban terhadap sistem yang dibangun. Di mana kesalahan atau error dari sistem yang dibangun? Itu hak sebagai user atau konsumen,” ujarnya.
Menurutnya, ada standarisasi metode dan tahapan dalam pembangunan rekayasa perangkat lunak secara umum seperti analisis kebutuhan-sistem desain-implementasi-integrasi dan pengujian-operasi dan pemeliharaan.
“Terkait permasalahan sistem dan teknologi yang dibangun itu bisa dari sisi server, sisi aplikasi, sisi jaringan yang tentunya analisis kebutuhan dan desainnya dilakukan oleh ahlinya,” katanya.
Furqan menyebut Pemprovsu harus memastikan sistem informasi ini berjalan baik dengan mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusinya sesegera mungkin.
Karena ini menyangkut pelayanan publik yang digunakan pada periode waktu yang ditentukan. Sebab selain masalah server dan bandwidth, ada pula kepemilikan ganda pada Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Informasi yang diperoleh, adapun Disdik Sumut untuk PPDB tahun ini menjalin kerjasama dengan PT Telkom selaku vendor.
Padahal Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo, diketahui ada mengelola mengenai server ataupun perangkat lunak tersebut. Disinggung soal ini, Furqan mengatakan itu tergantung kerjasamanya seperti apa.
“Dari perspektif IT, ada kajian dan analisis untuk menentukan ini. Tergantung perangkat keras, perangkat lunak dan SDM yang tersedia dan dibutuhkan dalam pembangunan sistem,” kata pria yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) tersebut.
Apakah dengan carut marut PPDB daring ini Pemprov Sumut malah buntung dan vendorlah yang untung? “Tak bisa dijawab. Karena belum tahu kompleksitas masalahnya,” pungkas dia. (*)
Reporter : Rayyan Tarigan
Editor : Ridwan Syamsuri
Foto :