PROSUMUT – Bulan depan, rencananya Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa haram untuk game bernama “Player Unknown’s Battleground (PUBG)” karena dinilai memicu terjadinya kekerasan.
Namun Bank Indonesia (BI) ternyata sudah menerbitkan fatwa lebih dulu, bahwa game online buatan developer asing terbukti merugikan negara?
Hah! Kok bisa? Jadi begini ceritanya..
Fatwa tersebut bukan diungkapkan oleh pegawai bank sentral level rendahan loh. Tapi langsung dari mulut Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara saat menjadi pembicara ‘Seminar Nasional: Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan’ pada Rabu 27 Maret 2019.
Menurut Mirza, kegemaran masyarakat Indonesia bermain game online buatan developer asing secara tidak langsung membebani Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Waduh, apa pula itu NPI?
Mengutip laman BI, NPI adalah statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial.
Nah, Mirza menjelaskan setiap orang Indonesia yang melakukan transaksi untuk dapat bermain game online, maka transaksi yang umumnya berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) itu sedikit demi sedikit dapat menjadi beban bagi NPI.
Sebut saja contohnya uang yang kamu keluarkan untuk mengunduh game online yang tidak gratisan.
Atau kalau kamu pemain aktif game Mobile Legends, tentu pernah sesekali atau bahkan sering membeli ‘skins‘ yang dapat meningkatkan kemampuan tempur karakter jagoan yang sering kamu gunakan.
“Mungkin nilainya hanya setengah dolar, tapi kalau yang main dua juta orang? Keluar semua itu uang dari Indonesia untuk games itu yang akan kelihatan di NPI,” ujar Mirza.
Transaksi yang kamu lakukan saat bermain game online, tidak ada bedanya dengan jual-beli barang skala besar dengan perusahaan asing atau lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor.
Pasalnya, ada uang yang dibayarkan untuk dapat membeli barang/jasa dari perusahaan penyedianya di luar negeri.
Kuasai pangsa pasar
Celakanya lagi CNBC melaporkan, Agate, salah satu developer game asal Indonesia menyebut pangsa pasar game buatan developer asing mencapai 99,6 persen dari keseluruhan game yang beredar saat ini.
Sehingga dapat dipastikan, jumlah uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia untuk menunjang hobinya bermain game diserok keluar oleh developer-developer game asing tersebut.
Lembaga riset Newzoo bahkan mencatat total pendapatan industri game di Indonesia pada 2017 mencapai 880 juta dolar AS dengan jumlah pengguna mencapai 43,7 juta orang. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai pasar industri game terbesar ke-16 di dunia.
Dengan jumlah pendapatan dari Indonesia sebesar itu, artinya developer game lokal hanya mendapat bagian USD3,52 juta saja. Sedangkan 876,4 juta dollar AS sisanya kamu bagikan layaknya Sultan ke developer game dari negara lain.
Kebijakan Jepang dan China
Oleh karena itu tidak heran jika BI sampai menerbitkan fatwa yang memastikan bahwa game-game online tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dalam jangka panjang.
Bandingkan dengan Jepang, di mana industri game lokal bisa mendapatkan 81 persen pangsa pasar secara keseluruhan. Sama halnya dengan China, di mana 68 persen pangsa pasar game dikuasai oleh produk game dalam negeri.
Pemerintah Negara Tirai Bambu tersebut bahkan memiliki aturan bahwa game dari luar negeri tidak bisa dirilis tanpa menggandeng perusahaan lokal.
Dengan cara ini, developer game China bisa belajar dan mengejar ketertinggalan sumber daya manusianya untuk bersaing di pasar game global. Hal yang jelas bertolak belakang dengan kondisi di Indonesia. (*)