PROSUMUT – Para pejabat LLDIKTI Wilayah I Sumut silih berganti diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait kasus dugaan korupsi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta pengadaan barang dan jasa di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara (Sumut). Terbaru, adalah seorang pejabat di LLDIKTI Wilayah I Sumut bernama Rika yang diperiksa tim Kejatisu.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Rizaldi SH MH membenarkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Iya, Rika sudah diperiksa,” kata Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 11 Agustus 2026.
Rizaldi membenarkan pemeriksaan terhadap Rika masih berkaitan dengan dugaan korupsi yang tengah didalami Kejatisu di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumut. Akan tetapi, dia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jabatan Rika di LLDIKTI Wilayah I Sumut.
Dikatakan Rizaldi, hingga kini Kejatisu masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut. Jumlah saksi yang telah diperiksa kini sudah lebih dari 10 orang. “Sekitar 10 lebih lah, gitu,” ucapnya.
Meski pemeriksaan saksi terus bertambah, Kejatisu belum menetapkan tersangka. “Belum, belum (ada ditetapkan tersangka),” tegas Rizaldi saat ditanya apakah penanganan perkara sudah mengarah pada penetapan tersangka.
Diketahui, Kejatisu telah memeriksa Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut, Prof Syaiful Anwar Matondang. Selain itu, sejumlah pejabat dan pihak terkait juga telah diperiksa sebagai bagian dari pengumpulan data dan bahan keterangan dalam perkara tersebut.
Kejatisu menyatakan proses pengusutan tidak seluruh perkembangan dapat disampaikan kepada publik, karena berkaitan dengan kepentingan penanganan perkara.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa PTS telah menyampaikan deklarasi menuntut Kejatisu segera memberikan kepastian hukum atas perkara yang hingga kini masih bergulir di meja penyidik.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi BEM PTS Sumut mendesak Kejatisu untuk segera mengumumkan perkembangan penyidikan, termasuk memberikan kejelasan mengenai status hukum pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Menurut mereka, kasus yang telah menjadi sorotan publik dan diberitakan secara luas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Aliansi mahasiswa itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal proses hukum secara kritis, independen, dan berkelanjutan.
Mereka menilai pengawasan publik merupakan instrumen penting guna memastikan proses penegakan hukum berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, mereka mengecam setiap dugaan bentuk intervensi yang berpotensi memengaruhi independensi Kejatisu dalam menangani perkara itu. Aparat penegak hukum harus bekerja tanpa tekanan maupun kepentingan di luar koridor hukum.
“Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan apa pun selain kepentingan keadilan.
Setiap upaya yang berpotensi menghambat atau mengaburkan proses hukum merupakan ancaman terhadap supremasi hukum sekaligus dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ujar mereka.
Aliansi BEM PTS Sumut menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mereka menilai penyelesaian perkara secara terbuka menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi. (*)
Editor: M Idris
