PROSUMUT – Pemkab Langkat segera menghadirkan Mall Pelayanan Publik, sebagai akses layanan maksimal mewujudkan pelayanan publik di daerah.
Dengan kehadiran Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Langkat ini, masyarakat tentunya semakin dimudahkan, semua layanan bisa diurus satu tempat tanpa harus berpindah-pindah.
Rencana hadirnya Mall Pelayanan Publik ini menjadi pembahasan dalam Forum Konsultasi Pelayanan Publik (KPP) yang diikuti Bupati Langkat Syah Afandin, Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, unsur Forkopimda, para Kepala Perangkat Daerah, perwakilan BUMN/BUMD, serta kalangan akademisi di Ruang Pola kantor bupati, Kamis 6 November 2025.
Forum ini dijadikan momentum penting menyatukan persepsi berbagai pihak untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Karenanya, Afandin berharap forum sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Mall Pelayanan Publik bukan hanya tentang kemudahan akses layanan, tetapi juga perubahan paradigma birokrasi menjadi lebih terbuka, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Syah Afandin yang akrab dipanggil Ondim.
Dia menekankan, kehadiran Mall Pelayanan Publik di Langkat akan memangkas jalur birokrasi dan mempercepat proses perizinan, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan pemerintahan.
“Kita ingin masyarakat Langkat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi ini. Melalui Mall Pelayanan Publik, semua layanan bisa diurus di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah instansi,” tambahnya.
Tak hanya sampai disitu, Ondim mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mempercepat pembangunan fisik dan operasional Mall Pelayanan Publik Langkat.
“Saya berharap dengan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, BUMN, dan pihak swasta, Mall Pelayanan Publik ini dapat segera terwujud.
Semakin cepat kita wujudkan, semakin cepat pula masyarakat merasakan kemudahan pelayanan di daerah ini,” pinta dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Langkat, Edi Suratman menyampaikan bahwa pelaksanaan forum ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional untuk mendorong setiap daerah memiliki Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi.
“Forum ini menjadi ruang partisipatif untuk menyerap ide dan masukan dari berbagai unsur agar perencanaan Mall Pelayanan Publik Langkat sesuai kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan yang baik,” jelasnya.
Edi menambahkan, Mall Pelayanan Publik Langkat nantinya akan menyediakan lebih dari 100 jenis layanan, meliputi perizinan usaha, administrasi kependudukan, layanan pertanahan, perpajakan, hingga pelayanan instansi vertikal dan BUMN.
“Kami berkomitmen menjadikan Mall Pelayanan Publik Langkat sebagai wajah baru pelayanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel,” beber Edi.
Sebagai bentuk dukungan, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik oleh 35 instansi terdiri perangkat daerah, instansi provinsi, lembaga vertikal, BUMN/BUMD, dan mitra pelayanan lainnya.
Sebelumnya, forum konsultasi diisi sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai masukan konstruktif disampaikan peserta sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik prima di Kabupaten Langkat. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
