PROSUMUT – Berbagai program yang dikembangkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seyogyanya dioptimalisasikan.
Bahkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Langkat, Endang Kurniasih Syah Afandin, setelah dilantik Ketua TP-PKK Sumut, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, saat pelantikan 32 Ketua TP-PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Gubernuran, Kamis 13 Maret 2025.
“Pelantikan ini bukanlah kegiatan seremonial belaka, namun terdapat amanah besar harus dilaksanakan atau dijalankan.
Untuk itu, kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kader PKK, maupun seluruh elemen masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama di Kabupaten Langkat,” ujar Endang.
Karenanya, sambung dia, melalui berbagai program pemberdayaan keluarga dan masyarakat tidak hanya sebatas semakin berkembang namun lebih jauh lagi memberikan manfaat cukup berarti atau luas.
Sebelumnya, Ketua TP-PKK Sumut Kahiyang Ayu, memaklumat tentang pentingnya dukungan kepala daerah terhadap perjalanan program PKK.
Sebab lewat kolaborasi tersebut, diyakini terciptanya Sumut sejahtera.
Karenanya, setiap daerah didorong untuk berinovasi dan aktif melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk mengajak pengrajin juga wastra (sebutan untuk kain tradisional Indonesia sarat makna juga simbol budaya seperti batik, songket, tenun dan ikat) berpartisipasi ikuti pameran tingkat nasional bahkan internasional.
Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, pada kesempatan itu mengingatkan jika program kerja PKK harus selaras visi misi Presiden, Gubernur, Walikota juga Bupati.
Hal itu dinilai penting, agar program lebih terarah sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“PKK merupakan organisasi besar, menyentuh langsung hingga unit terkecil di masyarakat yakni keluarga.
Makanya, organisasi ini tidak hanya besar secara struktur namun lebih menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat,” sebut Bobby.
Menurut Bobby, PKK memiliki posisi strategis sebab di bawah pendamping kepala daerah, berperan hampir setara kepala daerah. Karenanya, memungkinkan koordinasi lebih intens dalam menjalankan program-program.
Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi maupun kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar program dimaksudkan berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah tentunya harus mendukung penuh program PKK, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan, maupun penganggaran.
Dinas terkait juga harus berperan aktif mensukseskan program PKK yang ada di daerah masing-masing,” pungkas Bobby. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
