PROSUMUT – Terkait rapat tertutup yang digelar Komisi D DPRD Sumut bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Rabu 3 Maret 2021, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut HM Nezar Djoeli menyesalkan sikap yang diambil para wakil rakyat tersebut.
Pasalnya seperti diberitakan di sejumlah media, saat rapat akan digelar, para wartawan yang sudah menunggu di ruang rapat Komisi D DPRD Sumut harus meninggalkan ruangan karena permintaan dari anggota dewan.
“Saya menyesalkan rapat yang digelar tertutup oleh Komisi D DPRD Sumut bersama Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang. Karena tidak boleh diketahui wartawan,” ujar Nezar, Kamis 4 Maret 2021.
Politisi yang juga mantan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut ini pun menduga bahwa ada sesuatu yang penting dalam pembahasan tersebut.
“Kita menduga ini pembahasan soal dana aspirasi yang telah dituangkan dalam buku APBD, sehingga tidak boleh diketahui oleh kawan-kawan wartawan di dalam rapat itu,” sebut Nezar.
Dalih pembahasan soal pengurangan anggaran dengan menyebut refocusing anggaran akibat Covid-19 menurut Nezar bukan sesuatu yang harus ditutupi.
Sebab jika hal itu sesuai, baik metode penganggaran maupun penggunaannya yang tepat sasaran, dimulai saat hasil pokok pikiran masuk ke perencanaan di Bappeda hingga masuk ke e-budgeting dalam pagu indikatif, yang sudah tentu harus melalui Musrenbang dari kabupaten/kota ke provinsi.
“Kalau KPK menyebutkan harus ada keterbukaan, maka kita menduga Komisi D yang melarang wartawan untuk meliput rapat komisi, seperti ada sesuatu yang sifatnya menyangkut dana aspirasi. Karena semuanya itu dimulai dari perencanaan dan adanya kekuasaan. Jadi eksekutif dan legislatif jangan sembunyi di tempat terang,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, usai menggelar rapat tertutup, Ketua Komisi D DPRD Sumut Delpin Barus menyebutkan bahwa langkah itu diambil setelah adanya permintaan dari anggota DPRD agar pertemuan berlangsung tertutup tanpa bisa diliput media. (*)
Reporter :
Editor : Iqbal Hrp
Foto :