PROSUMUT – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah sampai dengan akhir Januari 2019 mencapai Rp4.498 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp539,9 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3.958 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu 20 Februari 2019, mengatakan utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp795,79 triliun, di mana jumlah pinjaman mengalami kenaikan dari Rp752,38 triliun pada Januari tahun lalu.
Selain itu, pinjaman juga terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp788,66 triliun, pinjaman dalam negeri Rp7,13 triliun.
Adapun pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp327,06 triliun, multilateral Rp419,89 triliun, serta komersial Rp41,71 triliun.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, utang pemerintah yang berasal dari surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp3.702,77 triliun di akhir Januari 2019.
Penarikan utang dari surat berharga naik dari Rp3.206,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, surat berharga negara yang berdenominasi rupiah tercatat sebesar Rp2.675,04 triliun.
Ini terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) yang mencapai Rp2.230,61 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp444,43 triliun.
Adapun surat berharga negara yang berdenominasi valas tercatat Rp1.027,72 triliun. Untuk surat berharga negara ini terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) yang mencapai Rp820,86 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp206,86 triliun.
Signifikan
Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah adalah penarikan pembiayaan yang signifikan di awal tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pada awal tahun sempat melonjak lantaran pemerintah menerapkan strategi penarikan utang di awal tahun (front loading) karena memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.
Kendati demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 30,1 persen.
Data yang dimilikinya menunjukkan bahwa penarikan pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun ini mencapai Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.
Kemudian, pembiayaan dilakukan karena defisit APBN per Januari sudah mencatat 0,28 persen dari PDB, atau sedikit lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu 0,25 persen dari PDB.
“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani. (*)