PROSUMUT – Untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) segera selesai.
Bahkan, Presiden Jokowi menginginkan pembahasan terhadap dua rancangan Perpres tersebut selesai dalam waktu satu bulan.
Dua rancangan Perpres itu, tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” kata Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serbaguna Jalan Williem Iskandar, Pancing, Kamis 9 Februari 2023.
Menurutnya, isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah karena saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.
Akan tetapi, raksasa digital lebih mementingkan komersialisasi dan mendorong konten recehan. Di satu sisi, media konvensional terdesak dalam peta pemberitaan.
Hal ini tentunya mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme yang semakin hilang. Karena itu, ini tidak boleh dibiarkan mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia.
“Masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing.
Umumnya tidak memiliki redaksi atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),” kata Jokowi.
Masalah kedua, mengenai keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat.
Saat ini, sekitar 60 persen belanja iklan diambil media digital terutama platform asing. Ini artinya, sumber daya keuangan media konvensional akan semakin terus berkurang.
“Larinya pasti ke sana, sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital. Akan tetapi, dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan telah menyulitkan media dalam negeri kita,” ungkapnya.
Masalah ketiga, terkait kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama.
Jokowi berpandangan, data merupakan new oil yang tak terhingga harganya. Untuk itu, dia mengingatkan agar semua pihak lebih waspada terhadap pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat saja. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama,” pesan Jokowi. (*)
Editor : M Idris
