PROSUMUT – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengajak para pemilih Paslon Capres-Cawapres 02 tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Ia bahkan mengajak warga untuk menolak bayar pajak sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintahan.
Terkait itu pihak Istana Negara pun angkat bicara.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ajakan Poyuono itu justru memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat.
“Itu pendidikan yang gak baik. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan,” katanya.
Sebagai tokoh partai politik, lanjutnya, seharusnya Arief mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Menurut saya itu lah, orang partai politik malah memberikan pembelajaran politik yang gak bagus kepada masyarakat,” sambungnya.
Ia justru berharap usai Pemilu jangan ada lagi kubu 01 atau 02.
“Masyarakat harus bersatu dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara,” katanya.
Mantan Panglima TNI itu menyerukan agar para elit politik mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Moeldoko juga meyakini, Prabowo Subianto merupakan seorang yang patriotik dan ksatria. Namun, ia menyangkan orang-orang di sekitar Prabowo justru menunjukan sikap yang tak terpuji. (*)