PROSUMUT – Komisi IV DPRD Kota Medan menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan hingga mencapai 37 persen pada sejumlah program kerja di tahun 2025.
Efisiensi yang dilakukan untuk mengoptimalkan belanja yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat dinilai tidak dibarengi dengan perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang tepat guna, terutama pada sektor krusial seperti pengelolaan air bersih dan penanganan banjir.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Renville Napitupulu, menyayangkan pengurangan drastis anggaran pada program pengelolaan sumber daya air.
Dari total pagu anggaran Rp 21 miliar, hanya tersisa sekitar Rp 652 juta yang direalisasikan.
“Angka ini sangat kecil. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap air bersih masih sangat tinggi, apalagi di kawasan pinggiran kota.
Saya usulkan agar kolam retensi yang sudah ada dapat dilengkapi dengan instalasi pengolahan air atau water treatment plant, sehingga airnya bisa dimanfaatkan warga,” ucap Renville dalam rapat pembahasan Evaluasi Triwulan I yang digelar bersama Dinas SDABMBK Kota Medan, Senin sore 21 April 2025.
Menurutnya, kolam retensi tidak boleh hanya difungsikan sebagai pengendali banjir.
Dengan teknologi penyaringan yang ramah lingkungan, air dari kolam tersebut seharusnya bisa diolah menjadi air bersih atau bahkan layak konsumsi, terutama bagi warga yang selama ini belum terlayani PDAM.
Kritik serupa disampaikan oleh anggota Komisi IV, Edwin Nasution. Ia mempertanyakan keputusan efisiensi di tengah masih banyaknya titik banjir di Kota Medan yang belum terselesaikan, salah satunya di pintu tol Bandar Selamat yang sempat tergenang selama hampir sepekan meskipun hujan sudah reda.
“Ini menjadi preseden buruk. Pintu masuk kota justru menyambut tamu dengan banjir. Kalau tidak bisa tangani banjir di pintu tol, bagaimana dengan daerah lainnya? Efisiensi boleh, tapi jangan sampai program prioritas dikorbankan,” ujarnya tegas.
Edwin meminta agar Dinas SDABMBK menyusun masterplan atau blueprint penanganan banjir yang terintegrasi dan menyerahkannya ke DPRD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan kota.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Dame Duma Sari Hutagalung meminta agar seluruh program dan kegiatan fisik seperti perbaikan drainase dan pengaspalan jalan segera direalisasikan mengingat tahun anggaran sudah memasuki triwulan kedua.
“Kita tidak ingin pekerjaan menumpuk di akhir tahun seperti yang sering terjadi sebelumnya. Kalau sekarang cuaca masih mendukung, sebaiknya percepat realisasi anggaran agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” katanya.
Selanjutnya, Ketua Komisi IV, Paul Mei Simanjuntak turut menyarankan pendekatan yang lebih terencana dalam menangani banjir. Salah satu usulan adalah membagi titik rawan banjir di setiap daerah pemilihan (dapil) dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani minimal lima titik di tiap dapil dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari normalisasi drainase, pembangunan kolam retensi, hingga penyediaan pompa air.
“Kita tidak butuh proyek mercusuar, tapi penanganan konkret. Dengan anggaran Rp500 miliar pun kalau tidak dikelola baik ya tetap saja banjir. Lebih baik difokuskan ke titik-titik prioritas dengan perencanaan matang,” katanya.
Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Plt Kadis SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan dewan dan mempercepat realisasi program yang masih tertunda.
Ia pun membuka ruang koordinasi yang lebih intens dengan legislatif untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami memahami kritikan dari dewan dan akan menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan ke depan.
Prinsip efisiensi yang kami jalankan tetap memperhatikan skala prioritas dan manfaat jangka panjang bagi warga Kota Medan,” ujar Gibson. (*)
Editor: M Idris
