PROSUMUT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Muslim Harahap menyayangkan ketidaksiapan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menghadapi bencana banjir pada 19 kecamatan di Kota Medan yang terjadi pada 27 November 2025.
Muslim menilai, Pemko Medan tidak mampu mengeluarkan kebijakan secara cepat sehingga perangkat-perangkat kerjanya tidak bisa bergerak cepat dalam menghadirkan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh warga yang terdampak.
“Kita menilai Pemko Medan tidak siap menghadapi bencana banjir kemarin. Pemko Medan tidak langsung mengeluarkan kebijakan yang membuat mereka bergerak cepat, sehingga Pemko Medan terkesan lambat dalam memberikan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana tersebut,” ucap Muslim kepada wartawan, Senin 1 Desember 2025.
Sebagai contoh, selayaknya Pemko Medan melalui pihak kecamatan, kelurahan hingga kepala lingkungan langsung menyiapkan dapur umum di setiap tempat pengungsian begitu bencana terjadi.
Namun faktanya, ada sangat banyak tempat pengungsian yang tidak memiliki dapur umum. Alhasil, banyak warga di lokasi pengungsian yang kelaparan menunggu datangnya bantuan makanan.
“Misalnya di Medan Marelan, itu banyak tempat pengungsian yang tidak punya dapur umum.
Seharusnya sejak awal Pemko Medan menginstruksikan Camat, Lurah dan Kepling untuk membuat dapur umum di setiap lokasi pengungsian.
Kalau hanya menunggu datangnya makanan dari Pemko Medan, itu jelas sangat lambat, sementara warga yang terkena bencana sudah kelaparan,” ujar wakil rakyat dari Medan Utara itu.
Dijelaskan Muslim, akses menuju lokasi pengungsian sudah terputus akibat tingginya banjir. Hal itu pun menyebabkan sulitnya bantuan makanan tiba di lokasi pengungsian.
“Kalau ada dapur umum didirikan di setiap lokasi pengungsian, tentunya warga tidak lagi hanya berharap datangnya bantuan makanan.
Harusnya ketersediaan dapur umum itu disiapkan sejak awal, karena cuaca ekstrem ini juga sudah diingatkan sejak awal oleh BMKG. Bayangkan banjir terjadi 27 November, tapi banyak warga yang baru kemarin (29 November) dapat bantuan nasi bungkus. Ini sudah terlambat,” jelasnya.
Ditegaskan Muslim, Pemko Medan seharusnya segera mengeluarkan kebijakan dan bergerak cepat begitu bencana terjadi tanpa terlalu kaku dengan mekanisme dan birokrasi yang ada.
Apalagi, bencana banjir di Kota Medan merupakan bagian dari bencana nasional dan telah disematkan status Tanggap Darurat Bencana.
“Kita kan punya anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga), anggaran itu kan memang disiapkan untuk keperluan darurat seperti bencana banjir ini.
Bayangkan bagaimana sengsaranya warga yang terkena banjir kemarin, khususnya warga di Medan Utara.
Sudah lah sulit mendapatkan makanan, tiga hari listrik padam, tiga hari tidak ada air bersih, akses telepon dan internet pun tidak ada,” cetusnya.
Selain itu, Muslim juga menilai lemahnya pelayanan kesehatan yang disiapkan Pemko Medan pasca terjadinya bencana. Sementara, ada cukup banyak warga yang jatuh sakit akibat bencana banjir yang terjadi.
“Jangan Pemko Medan berfikir surut banjir ini lalu selesai masalah, justru penanganan pasca banjir ini sangat penting.
Utamanya soal kesehatan masyarakat pasca banjir, sebab ada banyak warga yang sakit akibat bencana banjir ini. Saya melihat, cukup lemah layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pasca banjir ini,” katanya.
Muslim juga mengatakan, seharusnya Pemko Medan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis kepada seluruh warga yang terdampak. Dengan begitu, jumlah masyarakat yang jatuh sakit akibat bencana banjir tidak terus bertambah.
“Anak-anak banyak yang demam, bayangkan mereka tiga hari di tempat pengungsian, dingin, susah tidur.
Pemko Medan seharusnya membuka posko layanan kesehatan di setiap lokasi yang terdampak banjir. Jangan hanya tunggu puskesmas, tetapi libatkan banyak rumah sakit yang ada di Kota Medan. Ini kan situasi Tanggap Darurat Bencana, harus ada langkah ekstra,” pungkasnya. (*)
Editor: M Idris
