PROSUMUT – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menuturkan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal industri perbankan yang akhirnya meminjam pada bank gelap (rentenir). Sehingga bisa berpengaruh pada ekonomi di Sumut.
Hal ini dikatakanya dalam dalam pemaparan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Hotel Santika Dyandra, Selasa 4 Februari 2020.
Selain Wakil Gubernur Sumut, turut hadir juga dalam kegiatan ini Anggota Dewan Komisioner OJK Tirta Segara, Anggota Komisi XI DPR RI, Anggota DPD RI, para Bupati/Walikota, anggota Forkopimda, beberapa pimpinan instansi vertikal, OPD, pelaku industri jasa keuangan, dan stakeholders lainnya.
“Saya berharap pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh dengan target pencapaian pemerataan ekonomi dan kredit yang disalurkan bisa terlaksana khususnya bagi masyarakat. Jadi, apapun yang diprogramkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah kita bisa membuat masyarakat sebaiknya tahu perbankan. Dan, menekankan pada anak muda untuk giat menabung sebagai edukasi untuk mempersiapkan rencana masa depan dan membiasakan diri menabung,” terang pria yang disapa Ijeck ini.
Di Indonesia sendiri, sambungnya masih sedikit kesadaran untuk mempersiapkan masa tua. Belum banyak yang memanfaatkan asuransi yang semakin meningkat.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran jasa keuangan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan literasi keuangan. Kami juga menginginkan apa yang menjadi target bisa dibantu OJK. Terutama kita tingkatkan juga target peningkatan pariwisata di Sumut terutama Danau Toba dan semoga bisa terlaksana di 2021,” jelas Ijek.
Sementara itu, Kepala OJK KR 5 Sumbagut Yusup Ansori memaparkan perkembangan terkini industri jasa keuangan di Sumbagut pada tahun 2019 tumbuh positif.
Hal ini didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai, serta tingkat risiko yang terkendali.
Dijelaskan Yusuf, dari seluruh bank yang berkantor pusat di Sumbagut yang terdiri dari 4 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 1 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) memiliki permodalan yang baik, bahkan telah melewati batas minimum ketersediaan modal menurut profil risiko masing-masing bank.
“Untuk itu, OJK KR 5 Sumbagut senantiasa mendorong pemenuhan likuiditas yang baik bagi perbankan di Sumbagut. Hingga akhir tahun 2019, kondisi likuiditas seluruh bank yang berkantor pusat di Sumbagut tergolong memadai, bahkan lebih tinggi dari threshold yang telah ditetapkan, sebesar 50 persen untuk AL/NCD. OJK KR 5 Sumbagut berharap peran bank umum bagi pembangunan daerah semakin optimal.
“Disisi lain, untuk kredit perbankan di Sumbagut masih tumbuh positif sebesar 4,31 persen dengan nominal kredit mencapai Rp423,83 triliun. Pertumbuhan kredit ini didorong oleh pertumbuhan kredit investasi (10,13 persen). Pertumbuhan kredit tersebut diiringi dengan risiko kredit yang terkendali dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,76 persen. Dana Pihak Ketiga juga tumbuh positif sebesar 6,97 persen menjadi sebesar Rp456,95 trilliun,” jabarnya.
Maka, dengan perkembangan kredit dan DPK tersebut, kinerja intermediasi perbankan masih terjaga di level yang cukup tinggi dengan rasio Loan To Deposit Ratio (LDR) sebesar 92,75 persen. Bahkan, secara spesifik, kredit salah satu BPD, yaitu PT Bank Sumut, mampu tumbuh 8,93 persen (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional 6,08 persen, dan menjadi pertumbuhan tertinggi bank tersebut dalam 10 tahun terakhir.
“Sementara itu, aset perbankan syariah di Sumbagut tumbuh double digit 13,58 persen. Hal tersebut menunjukkan minat masyarakat makin tinggi untuk menggunakan produk perbankan syariah, serta mendorong market share perbankan syariah di Sumbagut meningkat dari 11,24 persen pada tahun 2018 menjadi 12,15 persen pada akhir tahun 2019, melampaui market share perbankan syariah nasional (6,13 persen),” urainya.
Lain halnya dari sisi industri jasa keuangan non bank, ditambahkan Yusuf bahwa penyaluran pembiayaan oleh industri. Perusahaan Pembiayaan di Sumbagut tergolong baik. Portofolio pembiayaan tahun 2019 mencapai Rp45,07 Triliun atau 9,6 persen terhadap portofolio nasional.
“Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pembiayaan tertinggi secara nasional di luar Pulau Jawa, mencapai Rp17,55 Triliun, dengan Non Performing Financing (NPF) yang cukup rendah 2,15 persen. Selanjutnya, nilai pinjaman perusahaan. Pergadaian di Sumbagut sebesar Rp5,74 trilliun, tumbuh cukup baik 12,65 persen, dan didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara (51,43 persen),” tukasnya. (*)