PROSUMUT – Persoalan perangkingan yang dilakukan Pansel dalam hasil akhir seleksi Jabatan Tinggi Pratama oleh JPTP Pemprov Sumut menghasilkan peringkat tiga besar pada 7 jabatan eselon II, menuai kritikan di kalangan pengamat kebijakan publik.
Menurut salah seorang pengamat kebijakan publik di Sumut, Fakhruddin, ada kejanggalan yang terjadi dalam perangkingan tersebut. Pasalnya, ini murni panitia seleksi (Pansel) atau sudah dikonsultasikan dengan gubernur Sumut baru diumumkan hasilnya.
“Untuk apa ada penilaian oleh gubernur Sumut sebagai pejabat pembina kepegawaian, kalau nanti penetapannya langsung yang rangking satu,” kata Fakhruddin kepada wartawan, Jumat 17 Februari 2023.
Dia juga mengatakan, penegasan yang dilakukan oleh Sekda selaku Ketua Pansel bahwa lima Pansel bertanggung jawab terhadap hasil Pansel, seolah menguatkan bahwa hasil ranking akan dilantik menjadi kepala dinas dan akan diusulkan ke KASN oleh gubernur.
“Ada apa ini? Nanti jangan-jangan yang rangking-rangking satu itu sudah ada yang nitip,” duga pria yang akrab dipanggil Kocu ini.
Kocu menyampaikan, gubernur harus melihat dari elektabilitasnya, bukan berdasarkan kedekatan, interest kepentingan ataupun kepentingan kelompok, seperti isu yang beredar.
“Kita berharap bapak gubernur jangan berlindung di belakang Pansel dan harus menganalisis kandidat terbaik dari 3 besar hasil Pansel ini,” pinta Kocu.
Lebih lanjut dia menyampaikan, ada pejabat yang mutasi hampir setiap tahun. Hal ini seolah pejabat tinggi menguasai semua bidang pekerjaan yang ada. Namun, bila dikaji, padahal orang seperti ini akan menghambat pencapaian visi dan misi gubernur.
“Dengan gonta ganti jabatan di lingkungan Pemprov Sumut ini seakan sangat mudah sekali jika mempunyai kedekatan,” sindirnya.
Fakhruddin menuturkan, dalam menandakan hasil seleksi jabatan, baik seleksi jabatan assessment, bisa dilihat dari proses uji kompetensi apakah berjalan dengan baik dan tidak sarat dengan kepentingan.
“Harus berdasarkan kompetensi, kemampuan dan kredibilitas pejabat yang diangkat,” tegas Fakhruddin.
Pada masa sisa jabatan gubernur Sumut ini, Ia mengharapkan pejabat yang dihasilkan benar-benar bukan rekayasa dan titipan hingga dapat mewujudkan visi masyarakat Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. “Mudah-mudah ini bukan rekayasa,” tukasnya. (*)
Editor: M Idris
