PROSUMUT – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Pansus LKPj APBD Sumut 2019 disebutkan marah besar dan merasa dibohongi oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena proyek Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Regional di satu daerah terlihat sia-sia.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus LKPj DPRD Sumut HM Subandi usai meninjau proyek SPAM Regional Dinas PKP Sumut di Kecamatan Namurambe, Deliserdang, dua hari lalu. Menurutnya keberadaan sarana penyediaan air bersih layak minum tersebut seperti ditelantarkan meskipun usianya baru beberapa bulan dikerjakan.
“Bagaimana tidak marah, anggaran begitu besar tetapi tidak bermanfaat,” ujarnya kepada Prosumut.com Jumat sore, 12 Juni 2020 saat dikonfirmasi soal kunjungan Pansus LKPj ke proyek SPAM Regional Dinas PKP Sumut.
Adapun kemarahan pihaknya kepada Dinas PKP Sumut karena beberapa alasan yang menurutnya sangat aneh. Seperti, proyek yang dibangun adalah untuk perumahan yang akan datang, atau lahan yang belum dibangun sama sekali.
“Itu kan yang di sana sudah ada penghuninya (300 meter dari lokasi SPAM) . Kenapa mereka nggak bisa dapat? Alasan mereka (Dinas PKP Sumut) itu dibuat untuk yang akan datang. Kok bisa begitu? Karena persyaratan dibantu itu kan ada perumahannya, sudah akad kredit, orangnya ada,” kata Subandi.
Inilah kenapa pihaknya melalui Pansus LKPj DPRD Sumut, merasa heran dan menilai proyek miliaran rupiah itu sia-sia. Bahkan dari segi kualitas, mereka juga tidak yakin jika sarana itu mampu mengelola atau mengalirkan air bersih layak minum untuk kebutuhan masyarakat.
“Jadi kita menilai, Dinas PKP ini tidak mengindahkan dan menjiwai apa program Gubernur-Wakil Gubernur. Sumut bermartabat, artinya kita ada perubahan dari kekurangan masa lalu. Mari kita bangkit agar Marwah dan martabat kita naik. Tetapi masih banyak yang pakai cara-cara lama,” sebut Politisi Partai Gerindra ini.
Subandi pun menilai, proyek SPAM dimaksud adalah sekedar supaya ada proyek yang dikerjakan. Hal ini menjadi faktor indikator untuk memberikan pendapat bahwa kinerja Dinas PKP di bawah pimpinan Ida Mariana, sangat tidak baik.
“Kami berharap inspektorat meneliti ini karena proyek ini tidak bisa dimanfaatkan warga,” katanya lagi.
Berdasarkan informasi, saat kunjungan Pansus LKPj DPRD Sumut ke lokasi SPAM Kamis 11 Juni 2020 lalu, sejumlah anggota Dewan berang karena merasa dibohongi oleh pihak Dinas PKP Sumut. Sebab sempat diklaim bahwa SPAM sudah serah terima ke pengembang, padahal kenyataannya belum ada kesepakatan sama sekali.
Hanya saja saat dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak Dinas PKP Sumut belum ada jawaban. Hingga kini, proyek SPAM tersebut masih mangkrak tanpa ada aktivitas sama sekali. Sedangkan kawasan perumahan berpenghuni kemungkinan besar tidak dapat manfaat dari proyek itu, mengingat jaraknya yang jauh dari rumah warga yang ada. (*)
Reporter : Rayyan Tarigan
Editor : Ridwan Syamsuri
Foto :