PROSUMUT – Permintaan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar Pemko Medan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, harus disikapi serius untuk mengatasi banjir yang akhir-akhir ini kerap terjadi.
“Kalau ingin Kota Medan terhindar dari banjir, semua pihak terutama Pemko Medan harus lebih serius menyikapinya dan menggandeng instansi lain agar hasilnya bisa maksimal,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Medan, Ir Parlaungan Simangunsong kepada wartawan saat dihubungi secara terpisah, Selasa 25 Juni 2019.
“Semua pihak harus bekerja serius menangani permasalahan ini,” ujar Parlaungan.
Sinergitas dari sejumlah pihak harus digalang dalam menanggulangi banjir yang kerap melanda Kota Medan. Parlaungan mengimbau agar jangan membiarkan persoalan banjir berlarut-larut terjadi di Kota Medan.
“Target Medan Menuju Bebas Banjir 2022 harus dikejar dan terwujud dalam waktu yang ditentukan. Kalau penanganan banjir masih dilakukan seperti ini, dikhawatirkan rencana itu hanya tinggal rencana,” sebut politisi yang akan duduk di DPRD Sumut pada periode mendatang.
“Kalau memerlukan lahan untuk penanggulangannya, Pemko dan BWSS II diharapkan bisa menyelesaikannya dengan melakukan pembayaran yang jelas,” sambungnya.
Senada diungkapkan Politisi PDI Perjuangan Paul MA Simanjuntak SH. Paul menyebut, kerjasama dan sinergitas antar lembaga pemerintahan itu perlu agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Selain itu pekerjaan akan terasa lebih ringan, begitu juga dananya,” sebut Paul.
Kata Paul, prioritas utama dalam hal ini adalah rakyat agar merasa nyaman dan tidak khawatir kalau terjadi hujan deras yang akan mengakibatkan banjir.
“Kondisi sekarang ini, warga akan was-was kalau terjadi hujan deras. Terutama warga yang tinggal di dekat sungai,” tutur Paul.
Selain itu, Pemko juga diharapkan bisa menata ulang drainase yang ada di Kota Medan.
Penataan ulang yang dimaksud adalah melakukan perencanaan yang matang untuk mengatur jalannya air dari kota menuju sungai-sungai yang ada di Kota Medan.
“Saat ini, banyak kita lihat drainase di Kota Medan yang hasilnya tidak sesuai dan tidak tertata dengan baik. Di hulu bisa lebih lebar dari di hilir, akibatnya air yang mengalir dari hulu tidak tertampung di hilir,” tukas Paul.
“Sehingga air meluap ke jalan dan pemukiman warga. Apapun kerjasama yang dilakukan Pemko dengan instansi lain yang berguna untuk masyarakat, pasti akan didukung DPRD Medan,” sambungnya sembari mengakhiri.(*)