PROSUMUT – Provinsi Sumatera Utara mencatat prestasi penting dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Per 1 September 2025, Sumut tercatat sebagai provinsi yang menerapkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Artinya, lebih dari 15,6 juta warga Sumut telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dengan tingkat keaktifan mencapai 80 persen.
Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq, menekankan keberhasilan ini lahir dari kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan BPJS Kesehatan.
Menurut Nuim, alur pelayanan ini menekankan akses mudah bagi semua peserta, termasuk fakir miskin, pekerja pemerintah, pegawai swasta, hingga pekerja mandiri yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Peserta tidak lagi repot membawa dokumen fisik. Cukup menggunakan KIS Digital atau NIK/KTP, maka layanan bisa langsung diterima,” jelasnya saat temu ramah dengan Forwakes Sumut di Medan, Selasa 23 September 2025.
Turut hadir, Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Iwan Adriady, Asisten Deputi Bidang Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Rasinta Ria Ginting, Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Neni Fajar, dan Kepala Cabang Medan BPJS Kesehatan, Yasmine Ramadhana Harahap.
Lanjut Nuim, inovasi digital menjadi kunci, mulai dari pendaftaran peserta baru, pengecekan status kepesertaan, hingga layanan kesehatan jarak jauh melalui Aplikasi Mobile JKN, P-Care, Vclaim, dan SIPP.
Salah satu terobosan yang jarang dipublikasikan adalah pendaftaran bayi baru lahir. Jika ibu tercatat aktif sebagai peserta JKN, bayi langsung dapat didaftarkan melalui aplikasi SIPP dalam 28 hari pertama kelahiran.
Apabila status ibu nonaktif, reaktivasi melalui Aplikasi Edabu Pemda memastikan bayi tetap mendapatkan perlindungan sejak hari pertama.
“Setiap bayi berhak terlindungi tanpa harus menunggu prosedur yang rumit,” ucap Nuim.
Pelayanan kesehatan di Sumut juga diatur secara sistematis melalui tingkat fasilitas. Peserta yang datang ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik akan mendapatkan layanan rawat jalan, rawat inap, hingga perawatan gigi sesuai kebutuhan.
Bagi peserta yang membutuhkan penanganan layanan lebih lanjut, peserta dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan sesuai indikasi medis.
Sistem rujukan ini menjamin pasien mendapatkan layanan tepat, namun dalam kondisi gawat darurat pasien tetap dilayani tanpa menunggu prosedur.
Nuim menegaskan prinsip pelayanan setara bagi semua peserta. Seluruh fasilitas kesehatan di Sumut wajib menerima pendaftaran menggunakan KIS digital atau NIK, melayani peserta tanpa biaya tambahan, menyediakan obat yang dibutuhkan, dan memastikan pasien tidak mengalami diskriminasi.
Bahkan peserta yang berada di luar wilayah domisili tetap bisa mengakses layanan sesuai ketentuan.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan pemanfaatan layanan JKN di Sumut meningkat drastis. Dari rata-rata 8.218 kasus per hari pada 2014, kini jumlah ini melonjak menjadi 82.880 kasus per hari.
Secara tahunan, kasus yang ditangani meningkat dari 2,9 juta menjadi 30,2 juta pada 2024.
Nuim menyatakan, pencapaian ini membuktikan bahwa masyarakat percaya pada Program JKN dan sistem UHC Prioritas yang diterapkan di Sumut.
“Target kami sederhana, setiap warga Sumut harus mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan merata.
UHC Prioritas bukan sekadar slogan, tapi harus terasa nyata di lapangan,” pungkas Nuim. (*)
Editor: M Idris
