PROSUMUT – Tiga gelombang unjuk rasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jalan AH Nasution Medan, Senin (29/4). Ketiga aksi massa berbeda ini, sama-sama mendesak Kejatisu untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi yang mereka suarakan tersebut.
Gelombang pertama datang dari puluhan orang mengatasnamakan Departemen Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Sumut. Massa ini meminta Kejatisu mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas istri Bupati Toba Samosir (Tobasa) tahun 2016.
“Yang seharusnya perjalanan mereka ke Lombok selama tiga hari, yang dilakukan di Lombok hanya sehari. Dua harinya itu jalan-jalan ke Bali. Dan ini sudah ditangani Kejari Tobasa, tapi sampai sekarang tidak terselesaikan. Karna alasan Kejari Tobasa, bahwa alat bukti tidak mencukupi,” ungkap Koordinator Aksi, Rimhot Pasaribu.
Menurut dia, kasus yang kini ditangani Kejari Tobasa itu, baru satu alat bukti yang diterima. Maka inilah yang menurut mereka tidak benar, apalagi ada pengembalian uang sebesar Rp30 juta.
“Dan inikan bisa dijadikan alat bukti kedua, supaya kasus ini segera diselesaikan. Kalau memang Ketua PKK Tobasa (Brenda Ritawati Aruan) tidak bersalah, kenapa tidak di SP3 kan saja. Atau ada indikasi kongkalikong antara Pemkab Tobasa dengan Kejari Tobasa?,” katanya.
Untuk itu, dia berharap besar Kejatisu mengusut langsung atau mengambi alih penanganan kasus dari Kejari Tobasa.
“Kami minta Kejatisu, supaya manangi langsung dugaan korupsi ibu PKK Toba Samosir ini,” tandasnya.
Massa kedua datang dari segelintir massa yang mengatasnamakan DPD Korps Indonesia Muda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang menuntut Kejatisu mengusut tuntas dugaan kasus di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tentang pengadaan bibit TA. 2017-2018.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, massa ini pun menyatakan sikapnya yakni meminta kepada Kejatisu mengusut tuntas dugaan korupsi di dinas tersebut serta meminta kepada Bupati Tapsel untuk memecat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapsel.
“Kita juga meminta kepada aparat penegak hukum tidak tenang pilih dalam menangani kasus korupsi di Sumut khususnya di Tapsel,” tegas Awaluddin Harahap selalu koordinator lapangan Korps Indonesia Muda Provinsi Sumut ini.
Sementara, massa terakhir datang dari sekelompok mahasiswa yang tergabung dari 3 elemen yakni Majelis Ikatan Mahasiswa Perubahan Indonesia (MIMPI), Suara Informasi Data Korupsi (Sidak), dan Transparancy Wacth Center (TWC).
Ketiga elemen mahasiswa ini mendesak Kejatisu dan Kapoldasu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Deliserdang dan Dinas Perindag Kabupaten Deliserdang yang mereka tuding telah terjadinya penyelewengan pekerjaan.
“Kami juga meminta Kejatisu mengambil alih kasus ini dari Kejari Deliserdang karena diduga ada unsur kongkalikong antara Kejari Deliserdang dengan kedua kepala dinas tersebut,” pungkasnya.
Amatan wartawan, puluhan massa yang menyampaikan orasi di depan pintu gerbang Kejatisu, sempat memblokade Jalan AH Nasution. Sementara, petugas kepolisian yang berjaga-jaga, mengatur lalulintas agar tidak terjadi kemacetan.
Terpisah, Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian mengatakan hal yang biasa menanggapi tiga unjukrasa sekaligus tersebut.
“Biasa itu, namanya mereka mau menyampaikan pendapat ya kita terima saja,” tandasnya. (*)