PROSUMUT – Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2023 kembali digelar. Rakor keempat pada 2023 ini membahas tindak lanjut penurunan angka stunting tahun 2024 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu 20 Desember 2023.
Hadir dalam Rakor tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Bappeda Litbang Pemprovsu, BPKP Sumut, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dan stakeholder terkait lainnya.
“Rakor ini merupakan yang keempat kali pada tahun 2023. Selain untuk evaluasi, Rakor tersebut juga membahas bagaimana tindak lanjut 2024,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Munawar Ibrahim saat diwawancarai.
Menurut Munawar, pembahasan tindak lanjut penurunan angka stunting 2024 menjadi suatu hal yang strategis. “Ini penting sekali dibahas. Namun sayangnya kita belum ada hasil SKI (Survei Kesehatan Indonesia) tahun 2023 (yang dilakukan Kemenkes),” ujarnya.
Meski begitu, sambung Munawar, sembari menunggu hasil SKI, maka diadakan Rakor dan sekaligus untuk meminta pendapat dari semua tim yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting ini. “Untuk tahun 2024, apa yang akan kita lakukan berikutnya sehingga target 14 persen pada akhir tahun 2024 tercapai,” bilangnya.
Diakui Munawar, memang ada kendala-kendala teknis yang dihadapi. Akan tetapi, kendala teknis tersebut biasa dan bisa diatasi. “Kita juga akan tindak lanjuti dengan melakukan rapat teknis untuk mencari solusi teknisnya apa,” ucapnya.
Terkait gambaran angka stunting di Sumut tahun 2023, Munawar mengaku masih menunggu hasil SKI dari Kemenkes. “Setelah SKI tersebut diumumkan, barulah bisa memberi gambaran bahwa angka stunting di Sumut turun atau tidak.
“Kita tidak bisa berspekulasi, kita tunggulah hasil SKI tersebut. Mudah-mudahan turun angkanya jadi 18,5 persen. Kalau benar demikian, itu on the track. Artinya, sesuai dengan yang diharapkan sehingga pada tahun 2024 tinggal sedikit lagi karena targetnya 14 persen,” sebut Munawar.
Dia menambahkan, percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh BKKBN dan stakeholder terkait saja tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat. “Tanpa itu (peran serta masyarakat), penurunan stunting menjadi hal yang mustahil,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprovsu Basarin Yunus Tanjung yang juga hadir dalam kegiatan menyampaikan pertemuan berkala seperti ini sangat diperlukan mengingat kebutuhan koordinasi dan kolaborasi yang dari bulan ke bulan harus semakin ditingkatkan dalam kaitannya dengan percepatan penurunan stunting di Sumut menuju angka 14 persen pada tahun 2024.
Basarin menyatakan di akhir tahun 2023 ini capaian realisasi anggaran per mitra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga harus semakin ditingkatkan dari bulan ke bulan di Pemprov Sumut.
Karena itu, perlu rapat rutin seperti ini dilaksanakan setiap bulannya agar dapat senantiasa terpetakan dengan dini dan cepat terkait capaian percepatan penurunan stunting terkini, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh tim. Selain itu, peluang-peluang yang ada serta inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dengan berbagai kearifan lokal yang ada di 33 kab/kota di Sumut.
“Melalui rapat ini, diharapkan kepada masing-masing anggota TPPS untuk dapat memulai pemetaan kegiatan dukungan percepatan penurunan stunting tahun 2024. Di sisi lain, diharapkan juga kepada peserta dari unsur TPPS dan multipihak untuk dapat berkumpul kembali sesegera mungkin di awal tahun 2024 dengan rencana kegiatan yang lebih konkrit, sehingga penurunan stunting dapat lebih konvergen dan target 14 persen nasional dapat kita raih bersama,” imbuhnya. (*)
Editor: M Idris