Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Pilkada Medan Diminta Ditunda

PROSUMUT – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan Tahun 2020 diminta ditunda. Alasannya, hingga kini Kota Medan masih berada pada zona merah Covid-19 dan jumlah kasusnya terus meningkat.

Hingga Selasa 4 Agustus 2020, berdasarkan update data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan tercatat kasus konfirmasi (positif corona) sebanyak 2.582. Dari jumlah ini, sebanyak 1.594 orang masih dirawat, sembuh 854 orang, dan meninggal 134 orang. Sedangkan suspek 308 orang.

Ketua Pokja Pilkada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Ulama Sumut, Tumpal Panggabean mengatakan, dalam waktu dekat akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak terkait agar menunda pelaksanaan Pilkada Medan 2020.

“Kita sedang mengkampanyekan agar Pilkada Medan ditunda. Somasi ke KPU, Bawaslu, Wali Kota Medan serta Gubernur Sumut sedang dipersiapkan,” kata Tumpal Panggabean kepada wartawan, Rabu 5 Agustus 2020.

Tumpal mengaku, secara khusus GNPF Ulama Sumut menyesali keputusan KPU RI, Bawaslu RI, Komisi II DPR RI beberapa bulan lalu masih memaksakan Pilkada di Indonesia.

“Harusnya mereka melihat zona merah itu tidak boleh ada Pilkada. Bayangkan, pemerintah menganjurkan protokol kesehatan, sosial distancing, tapi mereka melakukan upaya pengumpulan massa,” ujarnya.

Kata dia, Kota Medan khususnya, tanpa pilkada angka Covid-19 terus naik. Bisa dibayangkan ketika ada perhelatan Pilkada pasti menghimpun orang banyak, di seluruh kelurahan, kecamatan ada kelompok perkumpulan massa terkait Pilkada. Karena itu, khawatir hal tersebut akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona.

“Di tempat ibadah saat ini masih dilarang melakukan kegiatan yang berskala besar, sulit kita melihat Medan tertib,” ucapnya.

Menurut Tumpal, apa yang dilakukan Pemko Medan dalam penanganan Covid-19 tidak ada dilihat upaya konkret untuk menurunkan angka kasus Covid-19. Sementara, disaat bersamaan ada Pilkada, dan ini akan jadi sarana baru penyebaran virus corona dan sangat besar potensinya menyebarkan.

“Harusnya tunda Pilkada, bisa tahun depan. Buktikan angka Covid-19 bisa turun, kalau naik terus bagaimana kita bisa menerima Pilkada,” tandasnya. (*)