PROSUMUT – Kasus raibnya honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut menjadi sorotan media. Selain besarnya Rp1,6 Miliar lebih, juga diketahui bahwa uang tunai tersebut ditransfer ke satu rekening untuk dibayarkan kepada ASN lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Raja Indra Saleh didampingi Kabid Pengelolaan Anggaran Fuad Perkasa dan Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov M Ikhsan, menyebutkan bahwa uang tunai yang raib senilai Rp1.672.985.500,-.
“Uang itu hilang di pelataran parkir Kantor Gubernur Sumut, pada Senin 9 September 2019. Uang itu untuk membayar honor TAPD. Karena semua itu lintas OPD,” ujar Plt Kepala BPKAD Sumut Raja Indra Saleh saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa sore, 10 September 2019.
Dari informasi diperolehnya, Indra mengatakan bahwa kejadian bermula saat stafnya yang merupakan Pembantu PPTK Muhammad Aldi Budianto bersama tenaga honorer BPKAD Indrawan Ginting menarik uang dari Bank Sumut Cabang Utama, Jalan Imam Bonjol Medan sekira pukul 14.47 WIB.
Dari bank, keduanya mengendarai mobil Toyota Avanza BK-1875-ZC membawa uang Rp1,6 Miliar menuju Kantor Gubernur Sumut yang berjarak tempuh sekitar 1 Km lebih.
Selanjutnya kata Indra, keduanya menempatkan mobil di pelataran parkir Kantor Gubernur, setelah sebelumnya memutar sekali untuk mencari tempat parkir karena penuh.
Usai parkir, keduanya pun turun meninggalkan mobil tanpa membawa uang tunai dimaksud. Adapun tujuan mereka yakni untuk beribadah (salat Asar) dan mengisi absen pulang kerja.
Sekitar pukul 17.00 WIB, Indrawan yang hendak pulang melihat bahwa uang dimaksud tidak ada lagi di Mobil. Karena itu, rekannya Aldi langsung menghubungi Propam Polrestabes Medan, yang kemudian disarankan agar melapor resmi.
“Kejadian ini sudah kita laporkan langsung ke kepolisian. Dan pihak polisi juga sudah datang ke lokasi kejadian,” sebutnya yang mengaku hal ini juga sudah disampaikan ke unsur pimpinan.
Dalam keterangan pers yang digelar, sejumlah awak media menanyakan berbagai hal terkait, khususnya soal pembayaran gaji dan honor yang sejatinya menggunakan sistem non tunai atau transfer rekening.
Pertanyaan itu kemudian dijawab Kabid Pengelola Anggaran BPKAD Fuad Perkasa. Disebutkannya bahwa pembayaran tunai tidak melanggar regulasi. Sebab hal itu diperbolehkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub).
“Jadi dari Bendahara mentransfer ke satu nama (rekening) yang dikuasakan, yaitu Pak Aldi tadi. Untuk selanjutnya didistribusikan kepada nama-nama yang terkait di TAPD. Karena ini lintas OPD. Jadi semua ada daftar namanya, bukan ujug-ujug ada,” kata Fuad sekaligus membantah spekulasi tentang kemungkinan adanya dugaan uang ketok APBD.
Pihaknya juga berharap kepolisian dapat segera menuntaskan kasus ini. Sebab saat ini mereka mengaku seperti dirundung musibah dan berduka.
Sebagaimana diketahui, munculnya spekulasi karena kejadian kehilangan Rp1,6 Miliar tersebut, bersamaan saat agenda Paripurna pengesahan persetujuan bersama Ranperda P-APBD 2019 dan R APBD 2020.
Pantauan Prosumut.com, hari itu kuorum anggota dewan yang hadir untuk melanjutkan paripurna Ranperda P-APBD 2019 dan R APBD 2020 belum terpenuhi hingga sekira pukul 17.15 WIB.
Saat itu, jumlah kehadiran berdasarkan absensi, baru 65 dari 67 orang syarat 2/3 dari 100 orang anggota dewan.
Namun setelah terpenuhi dengan kedatangan Robi Agusman Harahap dan Novita Sari, paripurna akhirnya berlanjut hingga pengesahan persetujuan bersama dua Ranperda penting tersebut. (*)