TEPAT 5 Juli 1984, saat transfer Diego Maradona dirampungkan dari Barcelona menuju Napoli, 75.000 fans berkumpul gembira menyambutnya di Stadion San Paolo.
Maradona disambut gemuruh, fans Napoli membentangkan spanduk bertuliskan The saviour had arrived (Penyelamat telah tiba) pada satu sisi di tribun stadion.
Nilai transfer Maradona adalah yang termahal dan baru saja memecahkan rekor transfer dunia, yaitu 6,9 juta euro, sebuah angka yang fantastis waktu itu.
Hampir 3 (tiga) dekade setelah Maradona diperkenalkan ke publik Napoli, 6 Juli 2009, Cristiano Ronaldo diperkenalkan ke Real Madrid setelah merampungkan perpindahannya dari Manchester United juga dengan rekor transfer, yaitu 94 juta euro.
Saat diperkenalkan ke publik Santiago Bernabeu, 80.000 fans terus bernyanyi, mengumandangkan nama Ronaldo sepanjang waktu saat dipublikasikan.
Pun jumlah fans yang menyambut Ronaldo ketika diperkenalkan di stadion Real Madrid adalah yang terbanyak sepanjang sejarah, hingga hari ini bahkan.
Jumlah itu sekaligus memecahkan rekor fans sepak bola yang menyambut pemain anyarnya, yang selama 25 tahun dipegang oleh Diego Maradona.
***
Stadion memang bisa dipergunakan untuk kegiatan multifungsi selain sekadar pertadingan sepak bola.
Federasi sepak bola dunia FIFA bahkan merekomendasikan agar stadion bisa dipakai untuk keperluan lain, baik itu konser, festival, maupun aksi teater.
Pada perkembangannya, penggunaaan stadion bahkan dipergunakan untuk aktivitas kampanye politik.
Hal ini juga sering terjadi di Indonesia. Saat momentum kampanye politik jelang pemilu, penggunaan stadion sepak bola dianggap menjadi salah satu indikator kemampuan partai politik dan atau relawan bisa memobilisasi massa dengan jumlah yang sangat besar.
Utamanya Gelora Bung Karno (GBK), stadion terbesar di Indonesia yang kapasitasnya mencapai 77.193 penonton. Artinya, GBK adalah barometer besarnya kampanye politik saat ini.
Secara empirik, penggunaan GBK sebagai tempat aktivitas politik bukan sesuatu yang baru. 23 Mei 1965, saat ulang tahun ke-5, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga pernah menggunakan GBK untuk perayaan mereka, sebelum partai tersebut musnah selama-lamanya dari bumi Indonesia.
Selanjutnya, di partai politik seperti PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Gerindra, mereka pernah menyewa GBK untuk aktivitas politiknya.
Tak hanya itu, Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun pernah melakukan aktivitas keorganisasian mereka di GBK.
Tak ketinggalan pula, pada tahun 2015, Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) pernah memakai GBK untuk rapat akbar mereka.
***
Melihat jejak penggunaan selama ini, tentu saja GBK telah menjadi saksi sejarah banyak aktivitas ormas dan partai politik di Indonesia.
Diawali sekadar perayaan yang sifatnya seremonial sekaligus membentuk framing pemberitaan peserta yang datang, yang jumlahnya puluhan hingga ratusan ribu massa.
Kini, di era post-truth (pascakebenaran), coba digeser ke klaim angka yang jumlahnya jutaan orang.
Pada akhirnya ini bukan soal baik atau buruk informasi di era revolusi digital yang tentu saja menghadirkan dampak sosial menyesatkan.
***
Prabowo mengeklaim massa kampanyenya pada 7 April 2019 lalu mencapai 1 juta orang. Lebih ekstrem lagi, tak mau kalah pula, bahkan sebelum kampanye akbar dimulai, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bahkan mengeklaim jumlah peserta kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 1,2 juta orang.
Apa yang diucapkan, baik Prabowo dan Hasto, sesungguhnya sedang memanfaatkan masalah utama masyarakat dalam mencerna informasi.
Tentu saja, di era internet sekarang, masalah kita bukan lagi soal kesulitan masyarakat mendapatkan informasi, tetapi soal validitas.
Kredibilitas politik kita pun ikut berdampak, utamanya terkait pendidikan politik yang sejatinya dijalankan oleh partai politik.
Yang mana Prabowo memiliki kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Capres RI dan Hasto adalah Sekjen PDI Perjuangan tidak lagi bicara kebenaran informasi.
Pun informasi yang wujudnya klaim tersebut seolah digerogoti kepentingan semu.
Cara kita mendapatkan informasi makin maju, sementara kebenaran informasi makin terbelakang.
Artinya, di era post-truth, yang diutamakan adalah pengetahuan yang didasari keyakinan, bukan informasi yang sifatnya fakta.
Kondisi semacam ini memuncak dalam momen politik yang digerakkan oleh sentimen emosi hingga membuat informasi hoaks memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan fakta sebenarnya.
Parahnya lagi, klaim peserta kampanye di GBK, yang jumlahnya disebut-sebut jutaan orang, disebar melalui media mainstream dalam bentuk rilis berita. Mereka tidak lagi melihat kapasitas mereka sebagai elite partai politik.
Karena dunia jurnalistik dan perusahaan media juga mengamini apa yang diucapkan para politisi dengan menerbitkan pemberitaan tersebut, di samping bahwa kepentingan perusahaan media berkaitan dengan Google AdSense, sistem pembayaran Google ke media dari klik pemberitaan, yang tinggi.
Media seakan mengabaikan validitas berapa daya tampung GBK dibandingkan ucapan perasaan politisi.
Dampaknya, algoritma media sosial yang sejatinya diciptakan untuk memudahkan pencarian dan menyasar pasar justru menjadi bumerang bagi demokrasi kita karena informasi sesat yang beredar justru keluar bukan lagi dari akun Facebook, Instagram, atau Twitter, tetapi dari media yang dapat dipercaya.
Situasi semacam ini sebenarnya bisa membuat seseorang, apa pun tingkat jenjang pendidikannya, terisolasi secara intelektual di dunia maya.
Sebab, pada akhirnya masyarakat akan membenci media yang satu sembari mendukung media yang lain karena framing pemberitaan.
Pun kondisi ini ekuivalen terhadap situasi media sosial, di mana kita akan menemukan sikap seseorang dengan postingan yang sejalan dengan keyakinan pribadinya.
Lebih jauh, situasi semacam ini tidak lepas dari kepentingan bisnis, polarisasi, dan dikotomi ucapan elite dimanfaatkan media dan perusahaan bisnis untuk penjualan iklan yang mereka jual dan makin besar pula kemungkinan publik membeli produk yang mereka jual melalui pemanfaatan algoritma, big data, dan penyaringan untuk memprediksi sikap pengguna dengan mengabaikan dampak yang akan terjadi karena informasi yang salah.
Apakah itu perpecahan atau kesesatan berpikir pengguna internet.
***
Ini memang masih di bulan April 2019; sejarah dunia memang (seolah) pernah memperbolehkan kita berbohong lewat “April Mob” atau “April Fools Day” yang melegitimasi kabar bohong untuk melucu.
Tapi kebohongan yang disampaikan politisi saat ini sungguh tak lucu. (*)