Prosumut
Pemerintahan

Gubernur Tegaskan Kasus PMK di Sumut Masih Terkendali

PROSUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan kembali bahwa kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak kaki empat yang saat ini menjadi sorotan publik, masih dalam posisi terkendali dengan berbagai langkah penanganan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi menjawab pertanyaan wartawan, terkait beredarnya isu keberadaan vaksin serta ketersediaan obat-obatan untuk penanganan hewan ternak yang terindikasi terkena PMK, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 2 Juni 2022.

Dari keterangan disampaikan Gubernur, saat ini penularan PMK memang berada pada posisi sekitar 4.000-an (4.002) ekor yang terindikasi PMK. Namun ia meminta masyarakat untu tidak panik, seiring langkah penanganan yang sejauh ini terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang terkena.

BACA JUGA:  Legalisasi Sumur Minyak Rakyat untuk Ketahanan Energi dan PAD

“Dari jumlah itu, hanya 10 ekor yang mati. Itupun yang anakan, karena kondisi tempatnya yang kurang baik. Dan langkah penanganan terus kita lakukan, jadi masyarakat harus tenang,” terang Gubernur.

Apalagi, lanjut Gubernur, bahwa dari total hewan ternak yang terindikasi PMK, 3.600 (3.683) ekor dinyatakan sembuh. Artinya tinggal 400 ekor yang belum, dan masih dilakukan isolasi.

“Kita sudah buat rambu-rambunya di situ (aturan), yakni tidak boleh keluar masuk (perdagangan antar daerah/provinsi) sapi sementara ini. Harus ada surat izin, untuk hewan kurban dan harus ada surat pernyataan bahwa binatang ternak tersebut sehat,” jelas Edy.

Kemudian, lanjut Edy, bagi hewan ternak yang terindikasi PMK, telah disiapkan proses isolasi. Sehingga kondisi saat ini, meskipun masih ada hewan ternak yang terindikasi PMK, masih terkendali dan bisa ditangani pihak terkait.

BACA JUGA:  Legalisasi Sumur Minyak Rakyat untuk Ketahanan Energi dan PAD

“Soal status wabah, ya banyak yang mau dinyatakan ini wabah, sehingga semua ditanggung oleh pemerintah. Kalau itu, nanti buntutnya ngejarnya ke sana itu. Wabah itu, kalau tidak ada obat, mati begitu banyak. Itulah wabah,” katanya, menjawab keresahan masyarakat tentang penetapan PMK sebagai wabah.

Gubernur juga menjelaskan, meskipun belum ada vaksin disiapkan untuk penanganan PMK, namun pemerintah menjamin ketersediaan obat dan vitamin untuk diberikan kepada hewan ternak. Seperti yang ada saat ini, sebagian besar hewan bisa sembuh dengan bantuan intensif pengobatannya.

“Vaksin belum ada. Obat antibiotik dan vitamin yang dilakukan. Ada isu miring katanya obat-obatan tak ada, mahal, bohong. Itu orang yang tak bertanggung jawab menyatakan itu, sehingga petani ini menjual lebih cepat atau dipotong,” pungkas Gubernur, yang meyakinkan bahwa pemerintah mendukung penyediaan obat-batan untuk itu.

BACA JUGA:  Legalisasi Sumur Minyak Rakyat untuk Ketahanan Energi dan PAD

Sementara menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Ashar Harahap menerangkan bahwa saat ini jumlah yang terpapar PMK di Sumut sebanyak 4.002 ekor di 11 kabupaten. Untuk kesembuhan, sudah mencapai 3.683 ekor.

Aadpun jumlah terbanyak PMK ada di Kabupaten Deliserdang, Langkat dan Sergangbedagai. Namun Azhar belum menyampaikan secara rinci berapa angkanya di setiap kabupaten/kota, karena masih tahap memperbaharui data (*)

 

Reporter : Rayyan Tarigan
Editor        : Iqbal Hrp
Foto            :

Konten Terkait

BPBD Labuhanbatu Dukung Penyediaan RTH Kota dan Jaga Sungai

Editor prosumut.com

Wali Kota Minta Hari Jadi Tebingtinggi Refleksi Kesadaran Kesehatan

admin2@prosumut

Kasus Suap Bupati Pakpak Bharat, Saksi Akui Remigo Minta Uang KW dari Tiga Proyek

Ridwan Syamsuri

Penanganan Covid-19 dan Pemuliuhan Ekonomi, Fokus Tebingtinggi di 2022

Editor Prosumut.com

BPN dan Pemkab Langkat Gelar Rakor GTRA

Editor Prosumut.com

Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2022

Editor prosumut.com
PROSUMUT
Inspirasi Sumatera Utara