Prosumut
Pemerintahan

Ingat! Keluar Rumah Tak Pakai Masker, KTP Warga Ditarik

PROSUMUT – Mulai 1 Mei 2020, Pemko Medan telah memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Medan.

Perwal tersebut berisi tentang karantina kesehatan dengan melaksanakan cluster isolation.

Di dalam regulasi tersebut, mengharuskan setiap orang yang keluar dari rumah di wilayah Kota Medan wajib memakai masker. Bila warga tak mematuhi, akan ada sanksi yang diterapkan.

BACA JUGA:  DPRD Medan Terima Kunjungan LAN RI, Tingkatkan Kualitas Kerja

“Bagi warga yang masih membandel tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, Pemko Medan kini sudah dapat menerapkan sanksi berupa penarikan KTP,” kata Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Sabtu 2 Mei 2020.

Kata dia, jajarannya pada hari ini juga melakukan penyaluran masker secara serentak kepada seluruh warga Kota Medan sebagai langkah awal menjalankan Perwal tersebut. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi masyarakat tak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah.

“Hari ini saya dan jajaran Pemko Medan mulai dari camat, lurah hingga kepala lingkungan (kepling) secara masif membagikan masker kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan peraturan yang terkandung dalam perwal yang baru ini. Karena itu, diharapkan masyarakat sadar dan memahami pentingnya menggunakan masker guna memutus mata rantai Covid-19 di Medan agar tidak semakin meluas,” ungkap Akhyar.

BACA JUGA:  DPRD Medan Terima Kunjungan LAN RI, Tingkatkan Kualitas Kerja

Selain mewajibkan menggunakan masker, aturan lain yang terkandung di dalam Perwal tersebut adalah pelarangan kepada pengusaha atau pedagang khususnya yang bergerak di bidang kuliner agar tidak melayani makan di tempat.

BACA JUGA:  DPRD Medan Terima Kunjungan LAN RI, Tingkatkan Kualitas Kerja

“Dalam perwal ini juga mewajibkan kepada pengusaha kuliner agar hanya melayani pemesanan take away maupun melalui aplikasi pemesanan makanan online. Jika ditemukan pengusaha yang masih menyediakan meja dan kursi serta memfasilitasi kerumunan orang, kami juga akan menindak melalui sanksi pencabutan izin usahanya,” sebutnya. (*)

 

Reporter : Rayyan Tarigan
Editor        : Iqbal Hrp
Foto           : 

Konten Terkait

1.247 PPPK Dilantik, Pelayanan Publik di Langkat Diharap Diperkuat

Editor honeydew-lobster-961789.hostingersite.com

DAK dan Pajak Inalum Belum Masuk, RAPBD 2020 Hanya Rp12,4 T

Editor honeydew-lobster-961789.hostingersite.com

Ondim: May Day untuk Kebersamaan dan Kepedulian

Editor honeydew-lobster-961789.hostingersite.com

Bupati Batubara Berikan Seritifikat Tanah Wakaf Gratis

admin2@prosumut

Komisi I DPRD Medan Rekomendasi Seleksi Ulang Perekrutan Kepling 12 Timbang Deli

Editor honeydew-lobster-961789.hostingersite.com

Bupati Batubara Siapkan Desa Tangguh Tanggap Covid-19

admin2@prosumut
PROSUMUT
Inspirasi Sumatera Utara