PROSUMUT – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP yang digelar 100 persen di sekolah negeri dikritik Komisi B DPRD Medan.
Alasannya, pelaksanaan UNBK tersebut terkesan dipaksakan karena infrastruktur komputer belum siap.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi, seharusnya sekolah jangan memaksakan untuk UNBK mandiri apabila memang belum memadai peralatan komputernya. Sebab, dengan memaksakan diri akhirnya membebani siswa secara tidak langsung.
“Pelaksanaan UNBK secara mandiri ini sangat bagus dilakukan karena meminimalisir berbagai kecurangan. Akan tetapi, pelaksanaannya harus ditanggung sekolah. Artinya, sekolah yang menyiapkan peralatannya bukan dibebani kepada orang tua murid atau siswa,” ungkap Jumadi Jumat 12 April 2019.
Dia sangat menyayangkan, kalau memang mau menerapkan UNBK tingkat SMP 100 persen maka jauh-jauh hari peralatan komputernya atau sarana dan prasarana telah disiapkan. Dengan begitu, siswa bisa fokus belajar dalam mengikuti ujian. Sedangkan orang tua siswa, tinggal mengawasi anaknya.
“Jika begini kondisinya, siswa dan orang tua murid seperti terbebani karena mau tidak mau mencari laptop untuk dipinjamkan. Kalau kebetulan punya tentu tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak ada bagaimana,” ujarnya.
Oleh karenanya, kata dia, hal-hal seperti itu perlu dicermati sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Medan. Artinya, demi karena mengejar gengsi tapi malah membebani anak didik.
“UNBK ini kan sudah dari tahun lalu dan bahkan tahun sebelumnya. Tapi kenapa belum disiapkan juga peralatan komputernya. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Medan pada tahun berikutnya guna menyediakan komputernya,” tukas dia.
Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi B, Rajuddin Sagala. Kata Rajuddin, apabila memang komputernya belum memadai maka Disdik Medan mengajukan pengadaan dalam anggaran mereka.
“Kurangi anggaran di dinas yang tidak penting, dan alokasikan untuk pengadaan komputer. Sebab, dengan meminjam berarti membebani siswa dan orang tuanya. Kalau kebetulan tidak banyak yang punya bagaimana? Hal ini menjadi persoalan,” ketusnya.
Diketahui, sebelumnya Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Medan, Supri Harahap mengakui seluruh SMP Negeri di Medan berjumlah 45 sekolah belum ada yang siap infrastrukturnya dalam melaksanakan UNBK. Sebab, syarat untuk melaksanakan UN online itu minimal harus ada komputer sepertiga dari jumlah siswa yang mengikuti ujian.
“Kebanyakan di SMP Negeri di Medan tidak ada yang benar-benar menyiapkan komputer minimal sepertiga dari jumlah siswa yang ujian. Namun, kalau sekolah swasta ada beberapa,” kata Supri.
Karenanya, sebut Supri, jika tidak memiliki sepertiga dari jumlah siswa yang ujian maka disarankan untuk meminjam laptop kepada siswa atau orang tua siswa selama pelaksanaan.
“Sekolah sudah bisa menyelenggarakan UNBK sendiri, apabila infrastruktur atau perlengkapan komputer paling tidak sepertiga dari jumlah siswa yang mengikuti UNBK. Misalnya, jumlah siswa yang mengikuti ujian 300 anak. Maka, minimal komputer harus ada 100 unit. Sebab, ujian dilaksanakan dengan tiga sesi yakni pagi, siang dan sore. Hal ini untuk meminimalisir jumlah komputer yang digunakan,” jelasnya.(*)