PROSUMUT – Merespons beredarnya video pernyataan Romo H.R. Muhammad Syafii di halaman Facebook “Riski center” pada tanggal 15 Maret 2022 lalu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Delpin Barus mengecam keras pernyataan tersebut.
Delpin menilai Romo tidak memahami alur kebijakan publik, bahkan tidak paham sama sekali soal Pancasila.
“Beliau itu wakil Rakyat, harusnya berbicara memakai etika dan tidak asal, mentang-mentang megang Mic terus cakap gak karuan hanya berharap tepuk tangan,” ujar Delpin Barus yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumut dalam pernyataannya pada Minggu (19/3/2022).
Delpin Barus yang sudah 3 periode DPRD Kabupaten Sergei dan periode ini di DPRD Provinsi Fraksi PDI Perjuangan menuding Romo Syafii telah membuat kegaduhan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Pasalnya, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini telah melontarkan perkataan yang mendeskreditkan instansi Resmi Pemerintah,
“Dia tahu enggak, kalau Sat PP itu instansi pemerintah yang keberadaannya di atur dalam Undang-undang, dan bupati tidak asal membentuk, sedangkan dalam menjalankan tugas Bupati dan Satpol PP tentu telah mempertimbangkan azas manfaat bagi masyarakat banyak, bukan sekedar menyenangkan segelintir orang,” ungkap Delpin.
Selanjutnya Delpin menyatakan bahwa selama menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Sumut 1, Romo tidak pernah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Sergei, dana aspirasinya pun nol rupiah.
Kata dia, saat banjir yang bersangkutan entah dimana sehingga tak layak mengkritik Pemkab Sergei. Terlebih lagi Gerindra merupakan partai pengusung jargon DAMBAAN saat Pilkada lalu,
“Selayaknya kita harus memakai kaca mata kuda balap, melihat lurus ke depan untuk pembangunan dengan kecepatan tinggi, bukan dengan kaca mata kuda sado. Pelengok kanan kiri dengan laju yang lambat. Bukankah dia tahu bahwa kewenangan pusat sangat banyak untuk membantu percepatan pembangunan di Sergai,” tukas Delpin
Seharusnya. lanjut Delpin, Romo Kursus ilmu pemerintahan dan kebijakan publik agar tidak asal bicara dan berlaku provokatif.
“Masyarakat harus dicerdaskan melalui edukasi-edukasi politik yang cerdas dan membangun. Bukan membuat masyarakat bodoh, Jangan menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan politik pribadi,” pungkas Delpin. (*)
Editor: Val Vasco Venedict