Prosumut
Kantor DPRD Medan.
Pemerintahan

Komisi III DPRD Medan Minta Bapenda Buat Terobosan Atasi Kebocoran PAD dari Pajak Restoran dan Reklame

PROSUMUT – Perolehan pajak dari sejumlah objek terutama pajak restoran dan reklame dinilai masih sangat rendah.

Hal itu dikarenakan belum maksimalnya pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan dan disinyalir ‘gerakan bawah meja’ masih masif, sehingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar.

Terkait kondisi itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan HT Bahrumsyah mempertanyakan pihak Bapenda Medan sudah sejauh mana efektifitas maupun tahapan yang sudah dilakukan terkait sistem digitalisasi pajak.

“Untuk mengantisipasi kebocoran, Bapenda Medan harus melakukan terobosan baru sebagai upaya menyelamatkan PAD.

Salah satunya, segera realisasikan sistem digitalisasi pajak di setiap objek pajak,” saran Bahrumsyah dalam Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 bersama Bapenda Medan di Ruang Komisi III DPRD Medan, Selasa 3 Maret 2026.

Hadir dalam rapat, sejumlah anggota Komisi III DPRD Medan dan Kepala Bapenda Medan M Agha Novrian dipampingi stafnya.

Menurut Bahrumsyah, sistem digitalisasi itu tentunya untuk mempermudah pelaporan, mempercepat validasi data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak, sehingga akan meminimalisir tingkat kebocoran pajak.

Politisi PAN itu pun mempertanyakan kapan sistem digitalisasi itu dapat diimplementasikan?

“Kota Medan ini bukan kota pemekaran, kota yang sudah tua. Seharusnya kota lain yang belajar sama kita bukan sebaliknya. Jadi, yang pasti tidak ada kemauan dari pejabat sebelumnya hingga sekarang,” kesalnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Medan Godfried Efendi Lubis menyoroti BPHTB di Podomoro City. Bukan itu saja Godfried juga berharap dari seluruh apartemen di Medan supaya dimaksimalkan BPHTB-nya.

“Bukan Podomoro saja tetapi juga terhadap seluruh apartemen di Medan harus dipompa perolehan BPHTB-nya,” ucap Godfried.

Menurut dia, di apartemen banyak permainan yang disinyalir akan memanipulasi pajak.

“Karena itu, pihak Bapenda supaya menelusuri transaksi sewa atau jual beli di apartemen. Silahkan dilakukan pendekatan dan diajak komunikasi kepada ikatan notaris,” saran Godfried.

Menyikapi saran dan kritikan tersebut, Kepala Bapenda M Agha Novrian mengaku akan segera menindaklanjutinya. Dia akan melakukan terobosan dalam upaya peningkatan PAD serta meminimalisir tingkat kebocoran.

“Terima kasih, ini merupakan masukan buat Bapenda. Semoga secepatnya akan kami tindaklanjuti. Kami tetap butuh masukan dan kritikan, agar kinerja kami dapat lebih baik ke depannya,” pungkas Agha. (*)

Editor: M Idris

BACA JUGA:  Cek Langsung ke Marelan, Rico Waas Pastikan Puskesmas Layak Dibangun Ulang

Konten Terkait

Pertemuan Pemangku Kepentingan Bidang Perpustakaan, Ini Kata Bunda Paud Labuhanbatu

Editor prosumut.com

Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy Dianugerahi Gelar Datok Praja Indra Negeri

Editor prosumut.com

Tingkat Pengangguran Sumut Didominasi Tamatan SMK

Editor Prosumut.com

Bupati Sergai Pantau Tingkat Kehadiran ASN Usai Lebaran

Editor prosumut.com

Upacara HUT TNI, Bupati Pakpak Bharat Didaulat Gunting Pita

Editor prosumut.com

Pendaftaran Calon PPK Pikada Medan 2020 Dibuka 18 Januari

Editor prosumut.com
PROSUMUT
Inspirasi Sumatera Utara