PROSUMUT — Kendati sudah memberikan data mulai tingkat lingkungan hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun warga korban banjir di Kecamatan Besitang dan Brandan Barat belum mendapatkan kepastian atau realisasi bantuan Jaminan Hidup (Jadup).
Hal itu dituangkan ribuan warga dua kecamatan terdampak atau korban banjir beberapa waktu lalu, saat berlangsung aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Langkat, Senin (20/4/2026). Sebelum menyampikan aspirasi, massa memilih Alun-Alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, sebagai lokasi berkonsentrasi.
Aprizal satu diantara peserta aksi menyampaikan, warga sebelumnya telah menyerahkan data korban banjir mulai dari tingkat lingkungan, desa/kelurahan hingga kecamatan hingga diteruskan ke BPBD. Disebabkan belum adanya realisasi bantuan, akhirnya membuat warga memilih berunjuk aksi. Alasannya, agar pemerintah kabupaten mengetahui langsung apa yang dirasakan masyarakat.
Terkait dengan situasi itu, Bupati Langkat Syah Afandin, bersama Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menemui masyarakat korban banjir dari Kecamatan Besitang dan Kecamatan Brandan Barat. Dialog pun berlangsung, guna membahas apa yang menjadi tuntutan masyarakat.
Ondim sapaan buat Afandin, kepada masyarakat sampaikan dukungan terhadap apa yang sedang diperjuangkan guna memperoleh bantuan JaDup dari pemerintah pusat. Nah, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan pendataan korban sesuai arahan Kementrian Sosial.
“Saya mohon maaf karena tidak bisa langsung hadir sejak pagi. Saya berada di Jakarta sejak akhir pekan kemarin memenuhi panggilan Menteri Pertanian terkait kondisi kemarau panjang yang akan kita hadapi. Pertemuan tersebut tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh kepala daerah,” kata Ondim coba meredam kegusaran pengunjuk rasa.
Politisi dari PAN ini pun mengkisahkan, sesuai jadwal semestinya bertolak dari Jakarta sekitar pukul 17.00 Wib. Namun, karena adanya aksi warga akhirnya memajukan jadwal penerbangan ke Kualanamu menjadi pukul 15.00 Wib sampai akhirnya dapat menemui warga petangnya.
“Saya mendukung penuh apa yang disampaikan warga. Pasca banjir, kami telah menerima instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Saya juga telah memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh,” ujar Ondim.
Pun begitu, Ondim tetap menegaskan kepada warga bahwa kewenangan pencairan bantuan JaDup berada di pemerintah pusat. “Dana ini berasal dari pemerintah pusat dan bukan di kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” ajak Ondim.
Untuk itu, Ondim mengajak seluruh warga untuk melakukan pendataan ulang guna memastikan validitas data diajukan kembali ke Kementerian Sosial. Guna meyakinkan warga, Ondim bersedia membawa perwakilan koordinator aksi ikut menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.
“Kita akan data ulang, lalu kita bawa bersama ke pusat. Saya juga siap mengajak perwakilan masyarakat untuk mendampingi agar aspirasi ini dapat tersampaikan langsung,” janji Ondim seraya mengingatkan untuk warga sudah menerima bantuan tidak mengajukan data lagi.
“Jika datanya sudah ada, serahkan melalui koordinator. Kita perjuangkan bersama ke pusat agar bantuan JaDup bisa terealisasi. Keputusan tetap ada di pusat, bukan di saya. Mari kita berdoa bersama agar upaya ini berhasil,” ucap Ondim saat menerima data dari sejumlah koordinator aksi sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan hak mereka.
Warga kemudian membubarkan diri dengan tertib seusai dialog yang diikuti Sekda Amril Nasution, Kadis Kominfo Wahyudiharto, Kadis Sosial Taufik Rieza, Kasat Pol PP Damaeka Putra Singarimbun, serta sejumlah pejabat utama Polres Langkat. (*)
Editor: Jie
