PROSUMUT – Indonesia saat ini tengah berkampanye dalam upaya mencalonkan diri menjadi Dewan HAM PBB periode 2020 hingga 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, proses pencalonan sudah dimulai sejak 2018.
“Kita sedang berkampanye, jadi tahun 2018, Juni tepatnya kita sudah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sekarang kita memulai kampanye, tapi untuk hal berbeda, untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB,” kata Retno usai menerima penghargaan Herman Johannes Award 2019 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat 22 Februari 2019.
Pemilihan anggota Dewan HAM PBB sendiri akan dilakukan tahun 2019. Indonesia mengandalkan strategi yang sama saat mau menjadi Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan menjual rekam jejak.
“Untuk Dewan HAM PBB kita juga menjual rekam jejak kita bagaimana Indonesia mengembangkan demokrasi karena demokrasi ini merupakan salah satu hak, Bagaimana Indonesia melakukan pemberdayaan perempuan dan sebagainya,” ujarnya.
Pekan depan, Retno dijadwalkan terbang ke Jenewa Swiss, untuk menghadiri sidang Dewan HAM PBB. Di sana Retno akan intens berkampanye dan lobi secara langsung ke sejumlah negara yang hadir. “Banyak sekali aset-aset yang kita jual dalam berkampanye seperti itu yang kita jual adalah rekam jejak, sama seperti saat kita menjadi Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.
Sayangnya, Retno enggan menjawab saat ditanya soal banyaknya tuduhan pelanggaran HAM berat di Indonesia serta belum adanya pengadilan HAM di Indonesia. (*)