PROSUMUT — Kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, kembali mendapat sorotan. Kali ini, isu yang menerpa, Wiriya disebut menjadi ‘biang kerok’ disharmonisasi antara Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap (Rico-Zaki).
Ketua Sopo ATRestorasi Kota Medan, Osriel Limbong, mengamini kondisi tersebut. Banyak sekali sumber di internal Pemko Medan, partai politik hingga elemen masyarakat yang menyampaikan hal itu kepadanya. Topik dimaksud sudah menjadi buah bibir masyarakat belakangan ini.
Karenanya, dia menegaskan bahwa mandat politik hasil Pilkada Medan melekat pada pasangan Rico-Zaki.
Untuk itu, tidak boleh ada pihak birokrasi yang mengambil alih ruang relasi maupun peran strategis wakil wali kota.
“Yang dipilih rakyat itu pasangan wali kota dan wakil wali kota, bukan wali kota dan sekda.
Jadi jangan sampai ada kesan sekda justru menggantikan atau mengerdilkan peran wakil wali kota,” tegas Osriel kepada wartawan, Rabu 24 Desember 2025.
Osriel pun mengamini sorotan ini mencuat tajam menyusul informasi mengenai mulai terpisahnya sejumlah agenda bersama antara Rico Waas dan Zakiyuddin.
Dalam beberapa kesempatan, Sekda Wiriya Alrahman disebut lebih sering mendampingi wali kota, sementara peran wakil wali kota dinilai kian jarang terlihat.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya upaya sistematis untuk menciptakan jarak politik dan psikologis antara Rico dan Zaki.
Jika dibiarkan, situasi ini dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan dan stabilitas birokrasi Pemko Medan.
“Sekda itu pembantu kepala daerah, bukan aktor politik utama. Kalau sampai ikut mengatur relasi wali kota dan wakilnya, itu sudah keluar dari koridor kewenangan,” ujar Osriel.
Birokrasi Jangan Geser Legitimasi Politik
Osriel juga menekankan bahwa posisi sekda bersifat administratif dan karier, sementara wali kota dan wakil wali kota memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat.
Karena itu, segala manuver yang berpotensi menyingkirkan peran wakil wali kota dinilai tidak etis dan bertentangan dengan semangat demokrasi.
“Zakiyuddin adalah pasangan sah Rico Waas. Kalau ada pihak lain yang tampil seolah-olah menjadi ‘pasangan kerja utama’ wali kota, itu jelas keliru dan berbahaya,” katanya.
Ia mengingatkan, konflik elite sering kali bermula dari ketidakseimbangan peran di lingkar kekuasaan, dan birokrasi seharusnya menjadi perekat, bukan sumber masalah.
ASN Resah, Pemerintahan Terancam Tidak Solid
Dampak dari isu disharmoni pimpinan ini disebut sudah mulai dirasakan di internal Pemko Medan.
Sejumlah ASN mengaku resah dan khawatir birokrasi terseret ke dalam konflik kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan publik.
Keresahan tersebut diperparah dengan isu dominasi Sekda Wiriya dalam penentuan jabatan struktural serta masuknya ASN dari luar daerah, yang dinilai makin mempersempit ruang profesionalisme.
Termasuk, berperan atas dugaan kekacauan hasil seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan, yang hingga kini belum kunjung dilantik.
Padahal, hasil akhir ujian kelayakan dan kepatutan (UKK) sudah diumumkan sejak 21 November lalu.
“Kalau pimpinan daerah tidak solid, ASN di bawah akan terbelah. Ini sangat berbahaya bagi roda pemerintahan,” ujar seorang pejabat Pemko Medan yang enggan disebutkan namanya.
Sopo ATRestorasi mengingatkan agar Wiriya Alrahman fokus menjalankan tugas sebagai sekda hingga masa pensiunnya sekitar Juni 2026, tanpa menciptakan dinamika yang berpotensi merusak kepemimpinan di Pemko Medan.
Terlebih, saat ini Medan tengah dalam situasi pemulihan pasca banjir besar pada 27 November lalu.
“Pemerintahan Kota Medan butuh soliditas. Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap harus diberi ruang bekerja sebagai satu pasangan utuh, sesuai mandat rakyat,” pungkas Osriel.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan tanggapan dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan. (*)
Reporter: Pran Wira
Editor: M Idris
