PROSUMUT– Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2019 melalui draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran telah diteken Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (7/11/2018).
Sebelumnya, pembahasan R-APBD ini dibahas selama tiga hari berturut-turut oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumut, di gedung dewan tersebut.
Untuk Pendapatan Daerah ada penambahan pada R-APBD 2019 menjadi Rp 15,2 triliun, yang sebelumnya Rp 13,3 triliun dengan selisih Rp 1.912 triliun. Pada belanja daerah juga mengalami kenaikan, Nilai Rp 13,8 triliun adalah usulan pertama pemerintah kepada Dewan. Namun setelah pembahasan naik menjadi Rp 15,4 triliun pada tahun 2019, dengan selisih Rp 1.6 triliun dari angka yang diajukan sebelumnya.
Rapat yang diadakan di gedung dewan hari ini berlangsung alot, hal tersebut terlihat dari ruang banggar lantai satu gedung tersebut. Sekitar pukul 09.30 WIB rapat dimulai, namun ketika petang tiba pengesahan baru mendapatkan penandatanganan dari Edy Rahmayadi.
Saat ini, Pemerintah Sumut sendiri sudah melakukan sinkronisasi program dari gubernur terpilih dan gubernur sebelumnya ke dalam KUA-PPAS. “Sudah kita serahkan ke DPRD Sumut. Ada mungkin beberapa revisi tapi tidak terlalu banyak. Tetapi tetap masuk dalam koridor KUA-PPAS,” katanya.
Gubernur menyampaikan, sebelumnya sudah melakukan rapat untuk mengejar angka pertumbuhan Sumut dapat ditingkatkan. Ke depannya tidak ada para pekerja yang menerima upah murah akibat dari dampak APBD yang rendah. (ed)