PROSUMUT – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) fraksi Partai Golkar Irham Buana menggelar Reses III Tahun Sidang I 2019-2020 di Kecamatan Medan Area, Jalan Pendidikan, Selasa 8 September 2020 bersama ratusan warga.
Dalam pertemuan dialog tersebut, persoalan pelayanan administrasi kependudukan masih menjadi keluhan masyarakat.
Menurut Irham, administrasi kependudukan merupakan kebutuhan penting warga. Sebab tanpa identitas tersebut, masyarakat umum, terutama kalangan menengah ke bawah tidak bisa mendapatkan bantuan seperti UMKM, Bansos, PKH dan program lainnya dari pemerintah.
“Ternyata sampai situasi sekarang (pandemi Covid-19) pun itu (identitas kependudukan) masih sulit didapatkan,” ujar Irham.
Atas kondisi yang dialami masyarakat itu, dirinya berinisiatif mengambil langkah untuk membantu agar seluruh pelayanan publik terkait kependudukan dan lainnya.
Khususnya di daerah pemilihan (dapil) Sumut 1, reses menjadi media untuk menampung aspirasi dan keluhan warga secara langsung melalui dialog tanya jawab.
“Sehingga ini perlunya kami turun untuk mendengarkan secara langsung persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat ini, terutama soal administrasi kependudukan, seperti KTP, KK dan lainnya. Itu juga yang perlu kami dengarkan. InsyaAllah bisa dibantu, karena kita kan punya kemitraan dengan Disdukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil),” tegas Irham yang pernah menjabat Ketua KPU Sumut.
Disinggung soal perannya untuk persoalan di pemerintah kota (Pemko), Irham justru mengaku tidak menganggap langka itu sebagai penghalang meskipun dirinya ada di DPRD Provinsi. Baginya, seorang wakil rakyat harus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai kewajiban untuk dibantu.
“Ya mau tidak mau kita turun. (Keberatan?) Tidak masalah, artinya kalau itu menjadi kebutuhan masyarakat, ya itu wajib hukumnya bagi kita anggota dewan untuk membantunya. Kita selama ini sudah memfasilitasi itu dan membantu keluarga,” kata Irham yang duduk di Komisi A DPRD Sumut.
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan dan permohonan bantuan kepada Irham. Adapun yang mendominasi adalah aspirasi terkait akses administrasi kependudukan dan lainnya, seperti mendapatkan bantuan pemerintah terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Kami minta agar pelayanan administrasi dan bantuan dana untuk UMKM itu bisa dibantu Pak. Apalagi sekarang Covid-19, masyarakat kesulitan ekonomi pak,” sebut Laila Affan selaku Ketua Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Medan Area.
Begitu juga menurut Koordinator Kota PKH Kota Medan, Dedi Irwanto Pardede, masalah akses administrasi kependudukan dan lainnya, diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah kelurahan dan kecamatan.
Mengingat isu tentang biaya besar untuk mendapatkan pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah masih terus dikeluhkan masyarakat.
Agenda reses itu juga dijadikan Irham untuk membuka ruang komunikasi langsung dengan memberikan nomor kontak kepada konstituennya, bila ada hal yang perlu mendapatkan bantuan, terutama soal pelayanan publik di instansi pemerintahan. (*)
Reporter : Iqbal Hrp
Editor : Iqbal Hrp
Foto :