PROSUMUT – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengungkapkan cara mewujudkan ‘Sumut Mantap dan Harmoni’ sebagai aksi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat wawancara pada program Teras Negeri di Studio Tempo, Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.
“Mantap mencapai target pembangunan dalam kondisi makro ekonomi yang baik dan dilakukan selaras dalam kondisi aman dan tertib. Ini perlu dilakukan mengingat keberagaman masyarakat Sumatera Utara,” kata Fatoni.
Ia juga mengatakan terdapat sejumlah program prioritas guna mewujudkan ‘Sumut Mantap dan Harmoni’. Di antaranya sukseskan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, penanggulangan bencana dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Semua ini, lanjut Fatoni, merupakan bagian dari 111 indikator keberhasilan Pj Gubernur yang menjadi tuntutan pemerintah pusat. Untuk itu, dibutuhkan gerakan serentak oleh seluruh lapisan masyarakat demi memenuhi target-target tersebut.
“Perlu dilakukan kerja sama dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersama Forkopimda, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, bergerak membangun serentak dan membangkitkan kebanggaan sebagai warga Sumatera Utara,” ucap Fatoni.
Menurutnya, terdapat perubahan signifikan terkait inflasi di Sumut selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut, yaitu dari 4,26 persen pada bulan Mei menjadi 3,35 persen pada bulan Juni atau turun 0,91 persen.
Capaian tersebut harus terus dipertahankan dengan menjaga kestabilan keamanan dan ekonomi.
Kemudian, terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, Fatoni menegaskan untuk menciptakan Pilkada aman, tertib dan damai serta sesuai dengan regulasi.
Tak hanya itu, sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda dan stakeholder lainnya juga sangat penting.
Tak ketinggalan, menjaga netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, monitoring perkembangan politik, mitigasi konflik sosial, sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga perlu dijaga.
“Tentunya harus berdasarkan regulasi, sinergi dengan OPD, Forkopimda dan stakeholder, memantau perkembangan politik, menegakkan netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, deteksi dini kemungkinan konflik sosial, sosialisasi, memberi pendidikan politik ke masyarakat.
Tidak kalah penting adalah mempercepat penyaluran anggaran untuk kebutuhan KPU, Bawaslu dan keamanan,” ujar Fatoni didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus. (*)
Editor: M Idris