PROSUMUT – Pemkab Langkat berupaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penyajian laporan keuangan di 2019. Sebab tahun lalu, daerah ini menerima opini WDP.
Pesan itu disampaikan Bupati Langkat melalui Asisten I Pemerintahan Abdul Karim saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negri (ASN) di jajaran Pemkab Langkat di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin 12 Agustus 2019.
Karim menekankan kepada dinas yang menjadi pengecualian dalam opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh BPK RI di 2018, harus menyempurnakan laporan dan mengelola aset dengan baik.
“Hasil kerja tersebut beserta staf akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi,” sebutnya.
Karena itu katanya, Bupati menginstruksikan kepada Sekda dan Inspektur serta kepala BPKAD Langkat, melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi dan memberikan Bintek dalam penyempurnaan dan pengelolaan aset secara berkala, baik aset tetap maupun persediaan.
“Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah tersebut agar segera dilaporkan secara periodik kepada Bupati,” terangnya.
Harapannya adalah Pemkab Langkat bisa menerima WTP, bukan WDP karena masalah seperti KAS dan setara KAS, belanja barang, belanja modal, masalah pengelolaan persediaan atau stok barang dan penatausahaan aset tetap.
Termasuk sistem pengendalian interen yang lemah serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan sebelumnya bahwa Bupati telah melakukan kesediaan menandatangani pernyataan komitmen peningkatan opini di hadapan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut pada 26 Juni 2019 lalu.
Juga telah meminta kepada seluruh pimpinan OPD, untuk menandatangani pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di unit kerja masing-masing.
“Sebagai tekad dan bentuk komitmen untuk peningkatan opini atas laporan keuangan Pemkab Langkat,” katanya. (*)