PROSUMUT – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Mandailing Natal (Madina) Muhammad Syafi’i Membenarkan bahwa pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri adalah inisiatif dari Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution.
Hal ini terungkap dalam persidangan lanjutan atas korupsi pembangunan Taman Raja Batu oleh terdakwa Plt Kadis Perkim, Rahmadsyah Lubis dan PPK Perkim, Edy Djunaedi dan Akhyar Rangkuti, Jumat 4 Oktober 2019 di Pengadilan Tipikor Medan.
“Awalnya Bupati yang mulai bercerita tentang pembangunan Taman Raja Batu ini saat bertemu biasa dan rapat resmipun diceritakan juga,” tuturnya.
Bahkan, Sekda Syafi’i juga membenarkan bahwa Bupati pernah memerintahkan kepada tiga dinas yaitu Perkim, Kadispora dan PU untuk membuat DPA pengerjaan TSS dan TRB.
“Jadi perintah Bupati Dahlan Hasan Nasution. Isinya surat perintah masing-masing skpd untuk mengajukan Daftar Pengajuan Anggaran (DPA),” tutur Syafi’i.
Ia juga mengakui bahwa pengerjaan Taman Raja Batu dikerjakan bukan hanya oleh Dinas Perkim namun juga Dinas PU.
“Jadi pengerjaan beranda Madin Taman Raja Batu itu konstruksi nya seperti besinya dikerjakan oleh Dinas PU, kaca dan lainnya dari Dinas Perkim,” tambah Syafi’i.
Syafi’i juga membenarkan bahwa ketiga terdakwa dari Dinas Perkim hanya terlibat dalam pembangunan Taman Raja Batu.
Bahkan ia membenarkan bahwa 10 Paket Bangunan Taman Raja Batu telah dikerjakan dan masih berfungsi.
“Jadi tidak ada dibahas di Dinas perkim para proyek Tapian Siri-Siri. Jadi kalau Taman Raja Batu itu ada di komplek perkantoran Pemkab Bupati Madina. Dan ada 10 paket pekerjaan dan masih berfungsi,” pungkasnya.
Selain itu dalam persidangan, saksi lainnya Kepala Bapeda Madina, Abu Hanifah, Kabag Keuangan Madina, Kamal Rangkuti san dan Kabid Asset Randuk Siregar juga membenarkan bahwa baik pembangunan Tapian Siri-Siri maupun Taman Raja Batu adalah inisiatif dari Bupati Madina.
Bahkan saat dikonfirmasi seusai sidang terkait keterlibatan Bupati Madina dalam kasus ini, Sekda Syafi’i tak berkomentar sama sekali. “Saya no coment,” cetusnya.
Sementara, Pengacara terdakwa Kadis Perkim Rahmadsyah, Baginda Umar Lubis usai mendengar persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk menghadirkan Bupati Madina dalam persidangan.
“Kamu juga telah bermohon secara lisan kepada Majelis Hakim yang diketuai Irwan Effendi untuk memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan Bupati untuk didengar keterangannya dalam kasus ini,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Nurul Nasution, dijelaskan pada akhir tahun 2016, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution menggagas untuk membangun kawasan wisata di kawasan perkantoran Pemkab Madina yang berada di Desa Parbangunan Kec Panyabungan.
“Menindaklanjuti gagasan tersebut, kemudian Bupati memerintahkan kepada tiga Kadis yakni, Dinas Pekerjaan Umum , Dinas Perkim dan Dispora Madina untuk mewujudkan gagasan bupati,” kata Jaksa Nurul di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Irwan Effendi.
Bupati kemudian, bersama terdakwa Kadis Perkim dan kadis lainnya di Pemkab Madina meninjau lokasi yang akan dikerjakan. Tepatnya di kasawan Sempadan Sungai Batang Gadis dan Sempadan Aek Singolot.
“Ketiga dinas terkait, atas perintah Bupati memasukkan beberapa paket kegiatan yang akan dibangun tersebut ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2016 dan Tahun 2017,” terang jaksa.
Namun dalam pelaksanannya, ternyata, mekanisme penganggaran dan penetapan paket pekerjaan yang diperintahkan Bupati dilaksanakan tanpa mengindahkan atau melanggar ketentuan undang-undang karena pelaksanaan pekerjaan yang lebih dahulu dikerjakan telah mendahului kontrak.
“Terdakwa dua dan terdakwa tiga selaku PPK dalam proses penunjukan rekanan tidak melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010,” ujarnya.
Jaksa melanjutkan, kedua terdakwa PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap harga pasar.
“Selanjutnya terdakwa dua dan terdakwa tiga selaku PPK memerintahkan kontraktor untuk untuk melaksanakan pembangunan seperti yang sudah diarahkan oleh terdakwa Rahmadsyah Lubis,” urai jaksa.