PROSUMUT – Rombongan Komisi X DPR RI meluapkan kekecewaan saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jalan Bunga Raya, Medan, Selasa 24 Februari 2026.
Sebabnya, tidak satu pun kepala dinas (kadis) pendidikan di Sumut hadir dalam rapat yang secara khusus membahas penanganan tindak lanjut paska bencana banjir di sektor pendidikan.
Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Sofyan Tan menilai ketidakhadiran para kadis tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menangani persoalan pendidikan di tengah bencana.
“Ini bukan kunker ecek-ecek, ini kunjungan kerja sangat serius. Kami lihat kadis pendidikannya tidak ada yang hadir. Kalau kadis tidak hadir, berarti tidak peduli,” tegas Sofyan Tan di hadapan peserta rapat.
Kunjungan kerja tersebut diikuti sejumlah anggota Komisi X DPR RI, antara lain Deni Cagur Wahyudi (Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jabar II), Ali Zamroni (Fraksi Gerindra), M Hilman Mufidi (PKB), Hj Ledia Hanifa (PKS, Jabar I), Muslimin Bando (PAN, Sulsel III), serta Sabam Sinaga (Demokrat, Dapil Sumut II).
Para kadis juga dianggap tidak menghargai kehadiran pejabat dari kementerian lembaga yang hadir saat itu antara lain Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, Dirjen Saintek Kemendiktisaintek Prof Ahmad Najib Burhani, dan lainnya. Sementara dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hanya dihadiri perwakilan dinas pendidikan yakni para kepala bidang (kabid).
Sofyan Tan juga menyoroti persoalan perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penetapan kebijakan.
“Ini masalah serius, kami dapati data BPS dengan Kemendikdasmen berbeda. Sementara yang akan dipakai untuk kebijakan adalah data tunggal kebencanaan dari BPS,” ungkap politisi PDI Perjuangan Dapil Sumut 1 itu.
Kekecewaan serupa disampaikan Sabam Sinaga. Ia menilai ketidakhadiran para kadis pendidikan menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir terhadap sektor pendidikan.
Apalagi dari informasi yang didapat sebelumnya, ada perbedaan data antara BPS dengan Kemendikdasmen terkait kebencanaan.
Berdasarkan data dari BPS, hasil kunker reses sehari sebelumnya di Kantor BPS Sumut, sekolah yang masih pakai tenda darurat 26 satuan pendidikan. Sementara dari data Kemendikdasmen yang diperoleh dari dinas pendidikan provinsi ada 27 satuan pendidikan.
Komisi X DPR RI menegaskan akan terus mengawal penanganan dampak banjir terhadap sektor pendidikan di Sumatera Utara dan meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata, termasuk melalui kehadiran langsung para kepala dinas dalam forum resmi pembahasan kebencanaan. (*)
Editor: M Idris
