PROSUMUT – Prabowo Subianto sujud syukur dalam deklarasi klaim kemenangan di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Rabu 17 April 2019 petang.
Calon Presiden nomor urut 02 itu mengklaim kemenangan pihaknya dengan perolehan suara sebesar 62 persen.
Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan tim internalnya.
Prabowo pun menabalkan diri sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia.
Agak terlalu dini memang, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan kubu mana yang menjadi pemenang.
Di sisi lain, hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei malah menggungulkan kubu petahana Joko Widodo dengan kisaran perolehan suara 53—55%.
Kita masih menunggu hasil akhir perolehan suara yang akan dirilis KPU.
Namun, desas-desus yang sempat mencuat mengabarkan kubu Prabowo akan mengadakan people power (pengerahan massa) andai terjadi kecurangan.
Wacana ini disampaikan oleh para pendukung Prabowo seperti Eggi Sudjana dan politisi senior, Amin Rais.
Bicara soal people power, apa yang akan terjadi andai seruan Eggi dan Amin itu terjadi di zaman Orde Baru?
Presiden Soeharto punya tindakan tegas untuk urusan yang satu ini.
“Saya mengkritik suara yang lantang, yang menyebutkan bahwa setelah terjadi pemilihan umum, kalau tidak memuaskan, akan berjihad,” tutur Soeharto dalam otobiografinya yang disusun Ramadhan K.H. dalam “Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”.
Gelagat jihad yang dimaksud Soeharto itu pernah disampaikannya ketika meresmikan Pasar Klewer di Solo, 9 Juni 1971, sebulan sebelum pemilu.
Menurutnya, sikap demikian akan menimbulkan kekacauan dan pemberontakan. Padahal yang diperlukan negara saat itu adalah keamanan dan ketertiban untuk menunjang stabilitas pembangunan.
Soeharto memperingatkan para politisi supaya jangan menghasut rakyat. Dia juga menghimbau agar rakyat menolak apabila dihasut oleh pemimpin semacam itu.
“Kalau toh terjadi pengacauan itu, demi kepentingan pembangunan, demi kepentingan Pancasila dan UUD’45, tidak ada jalan lain bagi rakyat bersama ABRI-nya, harus menghadapi jihad itu dengan jihad pula,” kata Soeharto.
Ucapan Soeharto itu bukan main-main atau gertak sambal belaka. Soeharto yang maju dalam pemilu melalui Golongan Karya (Golkar) mempersiapkan betul hal ini.
Jelang penyelenggaraan pemilu bulan Juli 1971, Soeharto mengerahkan segenap perangkat kekuasaannya guna meredam lawan-lawan Golkar.
Dengan demikian, pemilu dapat diamankan, baik proses maupun hasilnya.
Soeharto menugaskan asisten pribadinya, Brigjen Ali Moertopo, kepala bagian operasi khusus untuk menarik dukungan elektoral sebanyak mungkin bagi Golkar.
Ali Moertopo berperan dalam melancarkan tekanan berat kepada para pejabat setempat agar mengamankan kuota jumlah suara yang sudah ditentukan di daerah-daerah.
Ali dengan aksi intelijen dan manuver politiknya disebut-sebut sebagai arsitek penting dalam upaya pemenangan Golkar.
“Kami mengerahkan mereka dari rumah ke rumah menyampaikan pesan kepada keluarga: ‘Hanya Golkar yang bisa menjamin stabilitas dan pembangunan. Kalau anda pilih partai lain, berarti Anda antimiliter dan mungkin saja pro-PKI,’” tulis Jusuf Wanandi, orang kepercayaan dan staf Ali Moertopo di lembaga CSIS dalam “Menyibak Tabir Orde Baru”.
Untuk tujuan yang sama, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud ikut menggunakan pengaruhnya di tingkat pusat.
Melalui konsep kesetiaan tunggal, Amir mendesak karyawan Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya berafiliasi dengan PNI, agar memihak kepada Golkar.
Walhasil, kementerian ini menjadi tulang punggung utama Golkar dalam mendulang suara di pemilu.
“Kopkamtib juga diberdayakan untuk menyisir daftar para calon (kontestan pemilu) dan menyingkirkan nama-nama mereka yang dianggap tidak cocok, selain juga menggunakan kekuasaannya yang tak terbatas untuk memelihara ‘keamanan’ selama kampanye,” tulis sejarawan asal Australia Robert Elson dalam Suharto: “Sebuah Biografi Politik”.
Hasil pemilu dapat ditebak. PNI, partai oposisi potensial keok dengan perolehan suara yang tak signifikan.
Dari sembilan partai yang diizinkan pemerintah untuk bertarung, hanya NU yang tampil tanpa cedera dalam kontestasi politik itu.
Dalam catatan Elson, satu-satunya oposisi sengit yang militan melakukan kritik adalah Golongan Putih (Golput) yang dipimpin oleh tokoh Angkatan ’66, Arief Budiman.
Pemerintah menanggapinya dengan menolak memberi izin bagi pertemuan-pertemuan diskusi Golput serta melarang Golput pada pertengahan Juni 1970.
Sementara itu, Golkar meraih suara sebanyak 62,8 persen dan mengirimkan 236 wakilnya ke DPR.
Itu berarti partai pemenang berhak mengajukan calonnya sebagai presiden dalam parlemen. Soeharto pun melenggang mulus ke singgasana tertinggi lembaga eksekutif negara.
Kemenangan ini pada akhirnya mengantarkan Soeharto terpilih sebagai presiden lewat pemilu perdananya. (*)