PROSUMUT – Sejatinya, provinsi maupun pusat berwenang tangani banjir setiap tahun terjadi di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Ditengarai faktor penyebabnya akibat sedimentasi di dua sungai yakni Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan, maka setiap kali memasuki puncak musim hujan medio November-Desember, kecamatan yang dahulu dikenal sebagai kota pendidikan ini kerapkali dilanda banjir.
Demikian diutarakan Pj Bupati Langkat, M Faisal Hasrimy, ketika berlangsung Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Aula BPSDM Provsu, Medan, Selasa 3 Desember 2024.
Faisal dihadapan pimpinan rapat Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Pj Gubsu Agus Fatoni, Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan, Deputi III BNPB Mayjend Lukmansyah juga seluruh kepala daerah maupun Forkopimda se-Sumut, bermohon agar segenap pihak terkait memberikan atensi.
“Kami berharap BNPB maupun DPR RI membantu menyampaikan persoalan ini ke Kementerian PUPR dan instansi terkait.
Ini adalah kewenangan provinsi dan pusat, dan besar harapan kami masalah ini bisa segera diselesaikan,” kata Faisal terkait faktor utama banjir sedimentasi di dua sungai tersebut.
Ashari Tambunan legislator Komisi VIII DPR RI berkomitmen sampaikan aspirasi tersebut ke komisi terkait dan Kementerian PUPR.
“Meski ini bukan bagian dari komisi saya, saya akan memastikan isu ini sampai ke pihak yang berwenang, karena ini adalah tanggung jawab bersama untuk Sumatera Utara,” janji dia.
Pj Gubsu, Agus Fatoni akui, sesuai data BMKG intensitas curah hujan di Sumut sedang hingga deras. Efeknya akibatkan banjir dan longsor merusak infrastruktur dan menimbulkan korban jiwa maupun pengungsian.
“Pemprovsu tetap merespon akan penanganan darurat dan bantuan. Seluruh elemen masyarakat kita ajak bekerja sama menghadapi bencana,” urai Fatoni.
Rustian tanggapi hal itu sampaikan, tentang pentingnya pelaporan status darurat oleh pemerintah daerah agar bantuan dapat diberikan cepat dan tepat sasaran. “Kami siap membantu, tetapi laporan dari daerah harus segera disampaikan dan diverifikasi,” jelas Rustian.
Saat rapat, BNPB berikan Dana Siap Pakai (DSP) Rp200 juta serta logistik pendukung kepada kabupaten/kota berupa mesin gergaji rantai, tenda, sembako, selimut maupun kebutuhan lainnya yang telah menetapkan Status Keadaan Darurat, termasuk Kabupaten Langkat.
Tak ayal, bantuan dimaksud membuat optimis langkah mitigasi bencana dapat ditingkatkan meminimalisir dampak banjir dan bencana lainnya di Kabupaten Langkat.
“Bantuan akan dimanfaatkan secara optimal, meringankan beban warga terdampak bencana,” seru Faisal. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
