PROSUMUT –Relawan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Sumatera Utara (Sumut) Joko Widodo-Ma’ruf Amin (JAM) Untuk Indonesia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu. Sebab, tingkat partisipasi pemilih dinilai cukup tinggi.
Ketua DPP Sumut JAM Untuk Indonesia, Darwin Nasution mengatakan, partisipasi Pemilu tahun ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia setelah masa orde baru. Menurut catatan KPU RI, partisipasi masyarakat sudah mencapai 81 persen lebih. Padahal, biasanya angka partisipasi di bawah 70 persen.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumut secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terlebih, kepada masyarakat Sumut yang telah memilih Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai pemimpin bangsa ini untuk lima tahun ke depan,” ujar Darwin Nasution didampingi beberapa pengurus provinsi dan kabupaten/kota di Sumut JAM Untuk Indonesia, Senin 22 April 2019.
Menurut Darwin, angka partisipasi pemilih secara nasional yang sudah mencapai 81 persen tersebut berarti rakyat telah ikut serta dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk juga di Sumut. “Masyarakat di Sumut partisipasinya menurut catatan kita sudah hampir 80 persen yang menggunakan hak suaranya. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan angka secara nasional. Artinya, masyarakat (Sumut) sudah percaya dengan suara yang dipilihnya ketika mencoblos pada 17 April lalu, dan juga kepada lembaga KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya.
Darwin menuturkan, sejumlah lembaga survei telah melakukan hitung cepat atau quick count terkait Pemilu 2019 khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasilnya, rata-rata suara Jokowi-Ma’ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mulai dari yang terkecil yaitu 50,5 persen hingga 52,55 persen untuk capres nomor urut 01. Namun demikian, masyarakat diminta tetap tenang dan menjaga kondusifitas untuk menunggu hasil sesungguhnya atau real count dari KPU RI.
“Kami meyakini hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga tidak jauh berbeda hasilnya dengan penghitungan KPU RI. Hal ini sudah terbukti sejak Pemilu 2004 hingga 2014,” sebutnya.
Diutarakan dia, quick count yang dilakukan tersebut sudah terpola dan bagian dari variasi Pemilu maupun Pilkada setiap periodenya sejak 2004. Hingga sekarang, tidak ada masalah dengan hasil-hasil quick count. Artinya, sah-sah saja mereka melakukan itu namun tetap bisa dipertanggungjawabkan.
“Kita yakin, mereka tidak main-main untuk merilis hasilnya. Berdasarkan pengalaman saya di dunia politik yang pernah menjadi tim pemenangan Pak Syamsul Arifin (mantan Gubernur Sumut) dan Ketua Partai Patriot Sumut, ada salah satu partai yang menurunkan timnya memantau hasil penghitungan suara. Tim dari partai tersebut sudah tahu siapa yang menang dalam Pemilu. Sebab, salah satu partai ini memiliki saksi-saksi di seluruh daerah atau provinsi hingga berjenjang,” paparnya.
Lebih lanjut Darwin mengatakan, dia mendapat kabar bahwa di pusat, tim dari pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengutus seseorang untuk bertemu dengan pihak capres nomor urut 02. Silahkan saja hal itu dilakukan dengan dasar untuk menjaga stabilitas politik. “Namun, yang terpenting adalah kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilu 2019 ini tidak untuk dinegosiasikan. Jangan kecewakan masyarakat Indonesia yang sudah memilihnya,” tegasnya.
Wakil Ketua DPP Sumut JAM Untuk Indonesia, Edi Sutrisno menambahkan, kepada polisi dan aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas apabila ada pergerakan atau pernyataan-pernyataan yang mengarah terhadap sikap-sikap ‘liar’. Misalnya, menghasut atau memprovokasi dengan tidak mempercayai lagi terhadap setiap keputusan yang diambil oleh lembaga negara seperti KPU RI, Bawaslu RI dan lainnya.
“Apabila ada pihak-pihak yang sudah menyatakan kemenangan tanpa dasar, apalagi membawa-bawa nama rakyat hingga mengarah provokasi maka harus diambil tindakan tegas. Ibarat api, bisa dipadamkan ketika kecil namun ketika sudah membesar maka dia akan membakar seluruhnya hingga jatuh korban. Oleh karena itu, ini sangat berbahaya dan segera dilakukan tindakan agar dapat dikendalikan. Jangan ragu-ragu menerapkan aturan yang menggangu ketertiban negara,” tukasnya. (*)